DENPASAR, Kilasbali.com – Wacana Pemprov Bali mengenakan biaya kontribusi pelestarian budaya dan lingkungan kepada wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali, dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisatawan.
Praktisi Pariwisata, IB Gede Sidharta Putra menilai, tarif kontribusi pariwisata senilai 10 US$ juga harus dilihat dari kompotitor negara tetangga, Vietnam maupun Thailand. Apakah tarif tersebut sebanding dengan dua negara ini, yang juga menjual pariwisata.
“Memang kalau dibandingkan dengan Eropa, kenaikan 10 US$ tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau Thailand Vietnam, itu bagaimana? Jadi harus study banding ke sana sebelum menerapkan tarif tersebut,” jelasnya saat ditemui di Grya Santrian, Denpasar, Rabu (30/1/2019).
Lebih lanjut mengatakan, tarif tersebut juga akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kunjungan wisatawan, bahkan mereka bisa keberatan. Apalagi hanya transit kemudian dikenai tarif 10 US$, itu sangat memberatkan.
Kendatipun demikian, pihaknya sangat setuju dengan tarif tersebut, yang diperuntukan untuk kepentingan baik dalam penantaan kualitas wisata, pengelolaan sampah, infrastruktur, dan lain sebagainya. Tetapi jangan-jangan veluenya tetap sama.
Sudah kena ini tapi tidak ada transparansi, itu akan menjadi sebuah bumerang. Jangan sampai seperti di Majorka. Turis juga sempat turun karena dikenakan tarif yang mungkin disebabkan efektifitasnya, pengelolaan uangnya, dan yang lainnya. “Intinya, jangan sampai alih itu (menata pariwisata) kita bebankan kepada konsumen (wisatawan, red). Karena mereka akan membandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau terlalu mahal, mereka akan memilih negara lain. Karena kemampuan mereka juga beragam. Ada bacpacker, low cost carry, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Bali, Wayan Koster mewacanakan agar wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan domestik atau lokal dikenai biaya kontribusi masuk ke Bali.
Untuk wisman harus bayar 10 US$, sedangkan lokal Rp 10ribu. Jika rencana itu terealisasi, maka diperkirakan akan ada pendapatan baru sebesar Rp 1triliun. Dimana wacana ini dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (jus/*KB).
