DENPASAR, Kilasbali.com – Menyikap rencana pendirian 6 SMA/SMK Negeri di Bali, Ketua YPLP PGRI Kota Denpasar, Drs. I Nengah Madiadnyana, MM., berharap Pemerintah Provinsi Bali lebih baik memberdayakan sekolah swasta yang ada.
Sehingga langkah tersebut dapat mengurai persoalan yang kerap terjadi setiap tahun dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMA/SMK Negeri.
“Saya harap potensi sekolah swasta diberdayakan dengan maksimal. Kalau memang dianggap kurang bermutu ya dimaksimalkan, sehingga mampu bersaing dengan sekolah negeri,” harap Madiadnyana saat ditemui seusai teknikal meeting persiapan Poresenijar PGRI Kota Denpasar, Kamis (17/10/2019).
Menurutnya, masyarakat memilih sekolah negeri karena cenderung menganggap sekolah negeri itu “gratis”, sedangkan di swasta, hal itu tidak mungkin bisa dipakai acuan.
Mengingat, segala operasional sekolah dibiayai oleh orangtua dari peserta didik. Berebeda dengan sekolah negeri yang keseluruhan operasionalnya dibiayai oleh pemerintah.
“Satu-satunya cara kita di swasta itu harus bekerja lebih keras lagi. Dengan menjadikan sekolah itu lebih bermutu, berkualitas, dan menelurkan lulusan yang memiliki daya saing,” jelasnya.
Dikatakannya, baik sekolah negeri maupun swasta memiliki tugas dan tujuan yang sama, yakni mencerdaskan anak bangsa.
“Saya harap perlakuan antara sekolah negeri dengan swasta sama. Terutama dalam bantuan-bantuan untuk menunjang akivitas pendidikan perserta didik,” ujarnya.
“Selama ini kami di swasta hanya menerima BOS nasional. Informasinya sih akan ada BOS Daerah, tapi sampai saat ini belum ada.
Juga bantuan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK), namun tahun yang kemarin hilang,” tandasnya. (jus/kb)
