GIANYAR, Kilasbali.com –Sia-sia sudah reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Gianyar. Pasalnya, dalam pembahasan APBD, masukan masyarakat yang telah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya diakomodir tidak lebih dari lima persen. Atas kondisi itu, sejumlah anggota dewan mengaku kecewa.
Anggota Fraksi partai Demokrat, Ketut Karda mengatakan, reses selain digunakan untuk menyerap aspirasi, juga untuk bertemu dengan konstituen.
“Selama ini, usulan dari Demokrat hasil reses yang dibawa ke eksekutif, tidak lebih dari 5% usulan yang diakomodir,” kata Karda, Senin (4/11/2019).
Usulan dari masyarakat melalui anggota DPRD Gianyar per Dapil, kata Karda, mestinya diakomodir dan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten untuk penyusunan APBD tahun berikutnya.
Selama ini yang terjadi, menurutnya, usulan reses per fraksi di DPRD Gianyar dikumpulkan ke secretariat dewan.
“Setelah di sekretariat dewan lalu diakumulasi menjadi skala prioritas dan usulan tersebut dibawa ke Bappeda. Setelah di Bappeda dibahas saat Musrenbangkab, namun selalu ujung-ujungnya hangus,” ujarnya seraya berharap, usulan dari dewan hasil reses bisa diakomodir setidaknya sampai 40% saja, sehingga tidak ada usulan berulang dari warga.
Menurutnya, bila usulan dari masyarakat tidak diakomodir, maka saat reses berikutnya warga akan bertanya hal yang sama.
“Ini akan selalu begitu, masyarakat mengusulkan lewat dewan dan dibawa ke Bappeda. Tidak diakomodir, permintaan warga akan selalu berulang,” tambahnya.
Ditambahkannya, salah satu yang menjadi usulannya adalah perbaikan got pada jalur Tegalalang-Andong. Menurutnya pada akses ini sering terjadi banjir dan kondisi got pada jalan tersebut belum maksimal.
Sedangkan usulan lainnya, seperti Pemberdayaan Serati Banten, Pemberdayaan SDM Pemuda dan perbaikan infrastruktur dan perbaikan tempat suci.
“Di beberapa titik di Tegalalang-Andong air sering meluap, saat hujan banjir, sehingga saya berharap Pemkab mengusulkan ke PU Provinsi agar mendapat perhatian,” pungkasnya Karda. (ina/kb)
