PolitikTabanan

Hilangkan Sekat, dr. Ngurah Putra Contoh Bupati Klungkung

    TABANAN, Kilasbali.com – dr. I Gusti Ngurah Putra Eka Santosa mengambil formulir sebagai bakal calon wakil bupati dalam Pilkada Serentak 2020 di DPD II Golkar Tabanan, Selasa (28/1/2020).

    Programnya pun akan mencontoh kebijkan yang diterapkan Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta. Khususnya untuk menghilangkan sekat antara pemimpin dengan masyarakat. Di mana Bupati ini sangat mudah dihubungi, cukup dengan menggunakan media sosial Facebook.

    “Jadi kita bisa merespon langsung apa yang dialami masyarakat melalui media sosial dan langsung diselesaikan hari itu juga. Jadi masyarakat tak perlu “nangkil” cari hari baik dan segalanya untuk menghadap pemimpin,” ujarnya ditemui seusai mengambil formulir.

    Menurutnya, perubahan sekat ini yang akan ia usung jika nantinya mendapat rekomendasi dari partai berlambang pohon beringin ini.

    Baca Juga:  Komisi IV DPRD Tabanan Minta Pemerintah Serius Tangani Sekolah Rusak

    “Jadi kita bersentuhan langsung layaknya seperti seorang keluarga. Tapi kalau seperti raja ya beda lagi, nangkil dan sebagainya. Konsep kita adalah berbaur dengan masyarakat,” ujarnya Ngurah Putra yang juga berprofesi sebagai dokter.

    Dalam kesempatan tersebut Ngurah Eka juga menilai, selama sepuluh tahun belakangan ini, Tabanan hanya jalan di tempat. Banyak waktu dan potensi yang dibuang dalam upaya mencapai sesuatu yang lebih berfaedah. Hanya mengejar penghargaan semata.

    “Bila kita bisa mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan benar, kita bisa meraih Universal Health Coverage (UHC). Karena jika dibandingkan dengan Klungkung dengan PAD kecil saja bisa, seharusnya Tabanan bisa,” jelasnya.

    Baca Juga:  Atasi Stunting 'Berkunjung dan Berbagi', Rai Wahyuni Sanjaya Berkolaborasi dengan Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Bali

    Dikatakannya, ketika sudah semua terkaper UHC maka akan berdampak pada ekonomi karena semua masyarakat memiliki BPJS, sehingga jika masyarakat sakit maka tidak lagi keluar biaya.

    “Uang itu bisa digunakan untuk yang lain, baik untuk sekolah dan sebagainya. Di sinilah perlu kecerdasan dari pemerintah untuk mengambil kebijakan,” bebernya. (*/KB)

    Back to top button

    Berita ini dilindungi