GIANYAR, Kilasbali.com – Data Penerima BLT dari Kementrian Sosial yang disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang diterima H-1 pencairan, benar-benar membuat posisi sejumlah kepala dusun/kelian dinas merasa “dikambinghitamkan”.
Sejak dilakukan pencairan, para kelian pun menjadi bulan-bulanan keluhan warga atas amburadulnya data penerima BLT ini. Karena ada dugaan data siluman yang menyembul orang-orang dekat pejabat politik dan ironisnya lagi, KK ASN pun masuk daftar penerima BLT.
Dari pengakuan, salah seorang Kadus di Kecamatan Blahbatuh dan Payangan mengaku tidak bisa berbuat banyak lantaran H-1 pencairan BLT data baru diterima. Dengan terbatasnya waktu ini, mereka pun tidak bisa menyanggah data dan proses verifikasi yang dilakukan menjadi mubasir.
Tanpa menyebutkan nama, malah diduga ada “KK siluman” yang dikenal Timses Pejabat Politik mendapatkan BLT. Belum lagi, ada KK yang salah satu anggota kelurganya berstatus ASN juga kebagian.
“Saya siap beberkan data yang diusulkan ke Dinsos dengan data yang diterima H-1. Saya apresiasi ada penerima dari KK ASN ini berencana akan mengembalikan BLT tersebut,” ungkapnya, Minggu (10/5/2020).
Sementara itu, dikonfirmasi Kepala Dinas Sosial Kebupaten Gianyar, Anak Agung Ari Putri berdalih jika Dinsos hanya menerima data usulan dari desa lanjut menginput data usulan tersebut ke dalam sistem. “Kami tidak tidak pernah ada mengutak-atik dari data usulan tersebut,” tegasnya.
Lanjutnya, para penerima BLT sujatinya tidak boleh menerima dua bantuan. Ada sejumlah bantuan, yakni DTKS, PKH, BPNT, BLT Dana Desa. jika yang diusulkan dalam BLT kemensos telah masuk di salah satu bantuan tersebut sistem secara otomatis akan menolak.
Sementara dalam BLT Kemensos ini, sebutnya, memakai dua acuan data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan NONDTKS perorangan sesuai profesi. “Data NONDTKS adalah warga yang tercecer,” ungkapnya.
Secara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Gianyar, Made Ratnadi yang membidangi kesejahteraan sosial mengatakan, sujatinya data NONDTKS tersebut tidak mengganggu data DTKS yang diajukan ke Kementerian Sosial. Bahkan dikatakannya lagi melalui data NONDTKS ini warga yang mendapat BLT bertambah. Karena, NONDTKS adalah data profesi perorangan mereka yang terdampak jadi tidak akan berbenturan dengan data DTKS Kemensos.
Namun, terkait adanya KK ASN yang masuk sebagai penerima, diduga karena kesalahan sistem. Maksudnya, adanya satu atau dua KK ASN yang masuk diindikasikan karena kesalahan sistem, atau human eror saat penginputan.
“Intinya, secara profesi mereka terdampak, nanti semua masyarakat akan mendapat bantuan, nanti juga akan ada BLT dari Bupati,” pungkasnya. (ina/kb)
