News Update

Tak Laporkan LPSDK, Paslon Walikota Bisa Kena Sanksi

DENPASAR, Kilasbali.com – Pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar harus segera melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

“LPSDK diserahkan paling lambat 31 Oktober 2020. Itu sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020,” kata Ketua KPU Kota Denpasar I Wayan Arsa Jaya, Sabtu (31/10/2020).

Ditegaskannya penyerahan pelaporan LPSDK merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap paslon yang ikut bertarung dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar.

Baca Juga:  Kemajuan Bangsa Jadi Tanggung Jawab Generasi Penerus

Sehingga apabila paslon yang tak memberikan laporan dipastikan akan dikenakan sanksi.

“Tentu akan ada sanksi, karena melaporkan LPSDK ini menjadi hal wajib,” tegasnya seraya menyakini seluruh paslon bakal tepat waktu dalam penyerahan LPSDK.

“Pada dasarnya mereka sudah siap tinggal beberapa administrasi yang perlu diperbaiki,” sambungnya.

LPSDK ini, dijelaskan Arsa Jaya, tidak hanya prihal dana pribadi ataupun Partai Politik saja. Namun setiap paslon wajib melaporkan dana sumbangan dari pihak manapun, baik yang telah dan akan digunakan dalam pelaksanaan Kampanye.

“Setiap Paslon dalam melaporkan Sumbangan Dana Kampanye mereka, tidak hanya dari internal saja namun juga sumbangan dari pihak luar atau sumbangan perseorangan dan kelompok,” terangnya.

Adapun untuk Sumbangan Dana Kampanye bagi Paslon dari perseorangan dibatasi maksimal hanya Rp 75 Juta.
Sedangkan untuk Dana Kampanye yang bersumber dari Badan Usaha Berbadan Hukum masing-masing hanya boleh menyumbangkan Rp 750 Juta, begitu juga dari Partai Politik maksimal Rp 750 Juta.

Baca Juga:  Delegasi Dunia Memuji Bali

“Sumbangan dari perseorangan atau Lembaga tidak boleh melebihi dari yang telah di tetapkan oleh Peraturan KPU,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Denpasar, Subro Mulissyi mengatakan, Paslon harus membuat laporan dana kampanye dalam tiga tahap. Pertama, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang telah dilaporkan kedua paslon pada tanggal 25 September 2020 lalu.

Baca Juga:  Piala Dunia Tak akan Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan ke Bali

Kedua, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).
“yakni pada tanggal 31 Oktober secara online sampai pukul 18.00 WITA,” katanya.

Ketiga, Laporan Penerimaan dan Pengeluaraan Dana Kampanye (LPPDK) yang harus dilaporkan paling lambat tanggal 7 Desember 2020.

Ia menambahkan, untuk membantu pasangan calon memahami mekanisme penyampaian laporan dana kampanye, KPU Kota Denpasar sudah membuka help desk dana kampanye sejak 23 September lalu. Help desk tersebut buka setiap hari selama jam kerja.

“Tidak hanya itu, kita sudah membuat bimtek pada 25 Oktober lalu dengan mengundang tim kampanye,LO dan operator paslon, sudah dibimbing semua untuk mekanisme penyampaian laporan ini,” pungkasnya.(sgt/kb)

Berita Terkait

Back to top button