DENPASAR, Kilasbali.com – Jelang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang direncanakan berlangsung pada Maret 2021 mendatang, SMA Dwijendra Denpasar mengundang Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan Kota Denpasar, BPBD Bali, Desa Dangin Puri hingga Puskesmas untuk simulasi PTM ini.
Acara yang berlangsung di Aula Yayasan Dwijendra ini, pihak sekolah ingin mendengar saran dan juga masukan dari para narasumber untuk mengevaluasi penerapan protokol kesehatan jelang PTM ini.
Kepala SMA Dwijendra, I Made Oka Antara mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan. Mulai dari alat pengukur suhu tubuh, tempat cuci tangan dengan sabunnya, hand sanitizer, serta mengatur jarak fisik antar siswa.
“Kami telah menyiapkan diri sesuai dengan surat Keputusan Bersama Empat Menteri, Disdikpora Denpasar dan juga Provinsi Bali. Kami juga telah menyiapkan petugas dan membentuk satgas dari unsur guru dan juga pegawai,” ungkapnya seusai simulasi PTM.
Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait persiapan guru, khususnya tentang rapid tes antigen.
“Kami lihat situasi terlebih dahulu. Jika kasus Covid-19 menurun, mungkin hanya perlu izin orangtua saja. Kami juga akan tetap bekerjasama dengan Satgas Desa, Kecamatan hingga Kota untuk melakukan evaluasi, perbaikan-perbaikan demi aman nyaman dan damainya anak-anak belajar,” tegasnya.
Dia menambahkan, SMA Dwijendra sendiri memiliki 1000 siswa lebih di tahun ajaran ini. Di mana PTM akan dilakukan dengan membagi dua jumlah siswa, per sift sebanyak 500 siswa.
“Kami juga akan menerapkan selisih waktu masuk siswa, kisaran 10 sampai dengan 15 menit di setiap kelasnya, sehingga datang dan berakhirnya pembelajaran, siswa tidak bersamaan,” tuturnya.
Sementara itu, Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Provinsi Bali I Gusti Alit Trisna Budi mengapresiasi SMA Dwijendra telah melakukan simulasi jelang rencana PTM ini.
“Kami memberikan masukan kepada pihak sekolah agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Seperti menyarankan agar menambah tempat cuci tangan dan juga tersedianya sabun serta air mengalir,” ujarnya mewakili Kalaksa BPBD Bali Made Rentin.
Sedangkan terkait kekhawatiran terjadinya klaster baru jika PTM ini dibuka, pihaknya menegaskan bahwa jika telah disiplin menjalankan protokol kesehatan, maka kemunkinan itu bisa ditekan. “Tentunya jika akan melakukan PTM, juga harus seizin dari kepala daerah, dalam hal bapak Walikota Denpasar,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Yayasan Dwijendra, Ketut Wirawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas saran dan masukan yang disampaikan para narasumber tersebut. Pihaknya pun akan menjalankan serta melakukan pembenahan dari seluruh masukan dan saran ini.
“Kami tentu akan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dalam pembukaan PTM nantinya. Jika tidak ada rekomendasi dari dinas, desa, puskesmas dan juga orang tua siswa, maka kami tidak akan buka jika tidak ada izin dari empat ini,” tegasnya. (jus/kb)
