GianyarNews UpdatePeristiwa

Berhutang Dilaporkan ke BK, Demokrat “Heran”

GIANYAR, Kilasbali.com – Di tengah Partai Demokrat yang diterpa badai bertubi, kini justru ada urusan hutang pribadi melebar ke induk partai. Pemberitaan anggota DPRD Gianyar dari Fraksi Demokrat berhutang dan kini ditindaklanjuti oleh ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Gianyar, sangat disayangkan. Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, Ketut Ridet angkat bicara pun menyatakan keheranannya.

Ridet mengaku heran, karena masalah ini muncul saat Partai Demokrat sedang cantik-cantiknya. Baginya, hutang Rp 10 juta ini bukan permasalah yang musti dibesar-besarkan. Sebab, setiap orang sangat wajar memiliki hutang piutang. Apalagi setelah ditelusuri masalah oknum ini sudah dibereskan.

“Ini menjadi melebar dan menyangkut elektoral partai. Kami di Demokrat sebenarnya sudah mengantisipasi hal semacam ini, tapi sebenarnya tidak ada masalah, setelah saya diskusi dengan teman-teman di Gianyar juga itu sudah clear, tidak ada masalah,” tegasnya Rabu (24/11/2021).

Baca Juga:  Persiapan Pemilu 2024, KPU Tabanan Audensi ke Ketua DPRD

Herannya, masalah hutang piutang sujatinya hal umum. Bahkan siapa pun pernah memiliki hutang, termasuk pengusaha besar. “Saya juga pernah punya utang, jadi yang sangat saya sayangkan ketika ini sampai di mediakan. Masalah utang piutang semua punya utang, itu biasa. Tapi itu sudah clear,” imbuhnya.

Hanya saja dirinya mengaku tidak tahu siapa oknum kader Demokrat yang dilaporkan. Pihaknya mengaku sudah menanyakan kepada semua kader, bukan siapa-siapa orangnya. “Semua kader saya tanyakan bahwa tidak ada masalah, hanya masalah utang piutang itu biasa. Saat ini kami sedang berbenah, bersatu padu dengan masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa salah seorang oknum anggota DPRD Gianyar dari Fraksi Demokrat dilaporkan ke BK DPRD Gianyar oleh seorang pegawai di DPRD Kota Mataram, Lombok. Terkait laporan tersebut, maka BK DPRD Kabuapaten Gianyar akan datang ke Kota Mataram untuk mengklarifikasi laporan tersebut. (ina/kb)

Berita Terkait

Back to top button