Denpasar

Cegah Kasus Hukum, 3 Perumda Kota Denpasar Tandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kejari

DENPASAR, Kilasbali.com – Tiga Perusahaan Umum Daerah (Perumda) milik Pemkot Denpasar menandatangi kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Denpasar dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) .

Penandatanganan ini dilaksanakan Dirut Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, IB Gede Arsana, Dirut Bhukti Praja Sewakadarma, I Nyoman Putrawan dan Dirut Pasar Sewakadarma, IB Kompyang Wiranata bersama Kepala Kejari Denpasar, Yuliana Sagala disaksikan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa di Ruang Praja Utama, Kantor Walikota Denpasar, Rabu (19/1/2022).

Dirut Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, IB Gede Arsana menyambut baik terealisasinya Penandatanganan Kesepakatan ini sehingga secara berkelanjutan dapat menyelesaikan permasalahan hukum baik dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya yang dihadapi oleh Perusahaan Umum Daerah di Kota Denpasar.

Baca Juga:  PLN Raih Industry Marketing Champion Bali 2022

“Kami mohon kepada lbu Kejaksaan Negeri Denpasar dan Jajaran untuk dapat membimbing dan menuntun serta mendampingi dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut,” jelasnya.

Kajari Denpasar, Yuliana Sagala mengatakan kemitraan ini merupakan bentuk tanggung jawab Kajari dalam memberikan pelayanan sebagai jaksa pengacara negara untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang Perdata dan TUN, bidang bantuan hukum, perlindungan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Wakil Walikota Agus Arya Wibawa mengapresiasi terjalinnya kerja sama ini. Dengan adanya kesepakatan bersama ini artinya seluruh perusahaan umum daerah di lingkungan Pemkot Denpasar secara umum telah mendapatkan pendampingan hukum dari Kejari Denpasar.

Baca Juga:  IIKBM dan Srikandi Bank Mandiri Meriahkan Penutupan Pameran IKM Bali Bangkit Tahap VI

“Momentum ini hendaknya dimanfaatkan sebagai upaya untuk berkoordinasi dan berkolaborasi untuk dapat memperkecil celah pelanggaran serta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Sehingga upaya dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat dapat terus dilaksanakan,” ujarnya.(sgt/kb)

Berita Terkait

Back to top button