CeremonialDenpasarPeristiwaSeni BudayaTokoh

Kapolri Kukuhkan Bankamda dan Resmikan Forum Sipanduberadat

DENPASAR, Kilasbali.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi Gubernur Bali, Wayan Koster, Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Danrem 163/Wira Satya, Brigjen TNI Husein Sagaf, dan Bendesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet mengukuhkan Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) serta meresmikan Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipanduberadat) yang ditandai dengan penandatanganan prasasti di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar, Jumat (28/1).

Acara tersebut, turut juga disaksikan oleh perwakilan Pangdam IX/Udayana, Bupati/Walikota se-Bali, dan Bendesa Madya Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten/Kota se-Bali dengan protokol kesehatan Covid-19.

Kapolri mengapresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya, serta menyambut baik dengan adanya pengukuhan Bankamda dan launching Forum Sipanduberadat yang merupakan pengaplikasian dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat.

Dikatakan, Sipanduberadat merupakan salah satu model kemitraan Polisi dengan masyarakat berbasis community policing, yang memiliki komponen antara lain Bankamda, Pecalang, Linmas, Satpam, dan komponen lainnya, termasuk Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai pembina di tingkat Desa Adat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sehingga Sipanduberadat ini harapkan dapat mengatasi hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan keamanan ketertiban masyarakat ditingkat Desa Adat.

“Jadi kami di Polri memberikan ruang untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan kearifan lokal. Karena kita melihat, memandang, dan menilai bahwa penyelesaian masalah dengan kearifan lokal itu akan menjadi lebih baik. Kami pula meyakini bahwa penyelesaian secara preemtif dan preventif dengan menggunakan kearifan lokal ini kadang kala justru bisa menghasilkan yang baik, karena disepakati bersama oleh masyarakat Adat dan kemudian menjadi komitmen bersama, dengan mengutamakan penyelesaian permasalahan secara damai,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mengucapan terima kasih. Karena Forum Sipanduberadat telah terbentuk di 1.493 Desa Adat dengan memiliki kekuatan Bankamda sebanyak 22.395. “Bagi kami ini adalah salah satu potensi kekuatan yang sangat baik, bila kita integrasikan dengan baik, tentunya ini akan membentuk sistem pengamanan Kamtibmas yang kita harapkan bisa terus kita jaga dengan asas gilik saguluk, paras paros, salunglung sabayantaka, sarpa na ya. Jadi ini yang terus – menerus kita gelorakan dan ini terbukti Bali adalah salah satu wilayah yang tingkat kriminalitasnya terendah,” ungkapnya.

Baca Juga:  RSUD Nyitdah Berubah Nama Jadi RSUD Singasana

Kapolri juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bali yang telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Karena ini sangat penting untuk mempertahankan Desa Adat di Bali, agar kekayaan yang sudah dimiliki Bali bisa terjaga untuk menjadi daya tarik utama wisatawan mancanaegera. Mengingat di dalam Desa Adat banyak berisi kegiatan tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali yang memiliki nilai ekonomi, sehingga wisatawan mancanegara mengunjungi Bali.

Baca Juga:  Delegasi Dunia Memuji Bali

“Tolong jaga persatuan dan stabilitas Kamtibmas, sehingga kekayaan yang kita miliki di Desa Adat ini betul-betul bisa Kita pertahankan. Bali dalam beberapa waktu kedepan sudah melaksanakan event – event, baik yang sifatnya nasional dan internasional, sehingga jaga persatuan dan stabilitas Kamtibmas di Bali, hal ini sangat penting untuk mengembalikan kembali angka pertumbuhan ekonomi Bali yang sempat turun,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Koster menyampaikan terimabkasih atas kehadiran Kapolri yang secara langsung berkenan menghadiri dan mengukuhkan Bankda dan meresmikan Forum Sipanduberadat, merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam penguatan kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat di Bali, dan mengembangkan sistem pengamanan terpadu yang ditopang oleh sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan krama Bali, serta keamanan para wisatawan dalam upaya penguatan Desa Adat di Bali melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Sipanduberadat baru pertama kali ada di Indonesia, diharapkan dapat menjadi role model daerah lain dalam menjaga kearifan lokal melalui desa adat,” harap Koster.

Dalam upaya penguatan desa adat di Bali, lanjut Koster, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Peraturan Gubernur ini disusun dengan melibatkan unsur Polda Bali, Korem 163/Wira Satya, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, serta Pemerintah Provinsi Bali.

Baca Juga:  Poltrada Bali Pamerkan Motor Konversi Listrik

“Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020 sangat sejalan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, sehingga untuk memperkuat implementasi Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020 telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kepolisian Daerah Bali, Korem 163/Wira Satya dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang Pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat pada hari Kamis (Wraspati Wage, Watugunung) tanggal 28 Januari 2021 di Wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kabupaten Gianyar, dan hari ini tepat peringatan satu tahun, yakni tepat pada tanggal 28 Januari 2022,” jelasnya.

Gubernur Koster berharap dengan adanya nota kesepakatan tersebut, implementasi Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020 bisa dilaksanakan dengan baik melalui adanya dukungan kuat dari Polda Bali dalam sistem pengamanan lingkungan berbasis desa adat, sehingga mampu mengantisipasi dan menyelesaikan gangguan keamanan dan ketertiban serta kerawanan sosial di desa adat. (jus/kb)

Berita Terkait

Back to top button