Gianyar

11 Tahun Tertunda, Eksekusi Lahan Pausan Segera Terlaksana

GIANYAR, Kilasbali.com – Putusan hukum  memang harus dilaksanakan. Namun kondusivitas di lapangan juga tidak bisa dipaksakan. Demikian pula permohonan eksekusi putusan pengadilan dengan objek lahan puluhan hektar di Banjar Pausan, Desa Buahan Kaja, Payangan. Setelah sebelas tahun lebih tertunda, kini justru mulai menemui titik temu, sehingga kepastian hukum hukum pun segera terwujud.

Hal ini dipastikan setelah pihak Desa Adat Pausan menemukan titik terang yang diterima oleh para pemohon dan termohon eksekusi. Pihak Desa Adat pun mendukung proses pelaksanaan eksekusi  dengan pertimbangan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Setelah ada titik temu antara Pemohon dan Termohon Eksekusi, Desa Adat  Pausan tidak akan  melakukan perlawanan terhadap eksekusi yang dilaksanakan  oleh aparatur negara,” tegas I  Made Misrik, Bendesa Adat  Pausan, Selasa (21/6).

Baca Juga:  Kebangkitan Pariwisata Bali di Masa Pandemi

Disebutkan, menyikapi  Perkara perdata  yang sudah memiliki Putusan tetap  dan PN Gianyar telah mengeluarkan penetapan Eksekusi No. 64/Pen.Eks.Pdt.G/2000/PN. Gir, maka pihak desa adat pun sujatinya tidak ingin menghalangi.  Dimana perkara ini melibatkan warga Adat Pausan, yakni I Rekin selaku Termohon Eksekusi dengan I Wayan Kelo dkk selaku Pemohon Eksekusi asal Batur Kintamani.

Dengan sejumlah pertimbangan dan intinya demi terlaksanakan kepastian hukum para pihak pun kini menunggu menunggu proses jadwal pelaksanakaan Eksekusi.

Memang diakui, pelaksanaan rencana eksekusi sudah pernah dilaksanakan sekitar tahun 2011 namun tertunda  karena ada penolakan dan pertimbangan situasi keamanan di wilayah Desa Adat Pausan.

Baca Juga:  Antisipasi PMK, Bhabinkamtibmas Sambangi Peternak Sapi

Saat itu pihak Termohon Eksekusi I Rekin sebelumnya mendapat dukungan dari Warga Adat Pausan untuk melakukan penolakan terhadap pelaksanaan eksekusi objek Slsengketa dengan alasan I Rekin merupakan Krama Adat Puasan yang telah menempati dan mengelola tanah sengketa sebagai Tanah AYDS.

Kini, setelah dasa warsa berlalu, untuk memastikan status hukumnya, Desa Adat Pausan pun melakukan upaya  dalam penyelesaian permasalahan di luar putusan eksekusi.

Upayanya dengan melakukan pendekatan kepada pihak pihak terkait  untuk mencari  jalan tengah dan akhirnya disepakati. Karena itu pula pihak desa adat memastikan eksekusi yang wahub dilaksanakan itu, bakal  berjalan aman.

“Intinya, Desa Adat Pausan mendukung proses pelaksanaan eksekusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak akan ada perlawanan,” tegasnya lagi.

Baca Juga:  Persiapan Pemilu 2024, KPU Tabanan Audensi ke Ketua DPRD

Lanjutnya, pihak Desa Adat tidak ingin terjadi permasalahan hukum baru yang melibatkan warga desa adat pausan dalam proses pelaksanaan eksekusi oleh pihak PN Gianyar. Terlebih lagi, desa adat pausan sudah menjadi tujuan wisata dengan mulainya beberapa pembangunan proyek nasional.

Demikian  juga kindusivitas wilayah menjadi perhatian serius, terlebih  Bali kini  menjadi tuan rumah konfrensi G20 yang menuntut kondusivitas kamtibmas di masing masing wilayah.

“Kami sudah menerima surat tembusan dari PN. Gianyar tentang Sosialisasi terkait pelaksanaan eksekusi perkara No. 64/Pen.Eks.Pdt.G/2000/PN. Gir. Kami harap  Eksekusi berjalan lancar,” harapnya.(ina/kb)

Berita Terkait

Back to top button