DENPASAR, Kilasbali.com – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, di mana prevalensi stunting di Indonesia turun 2.8%, yakni 24,4 % di tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022.
Sedangkan untuk Bali sendiri, prevalensi stunting mengalami penurunan dari 10,9% Tahun 2021 menjadi 8% pada tahun 2022, dan tetap mempertahankan posisi dengan kasus stunting terendah se-Indonesia.
Kendati demikian Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, sebagai Lembaga yang ditunjuk sebagai leading sektor dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting tetap berupaya untuk meningkatkan kinerjanya Bersama dengan Mitra Kerja Terkait.
“Apabila dilihat dari tingkat nasional, Provinsi Bali memang memiliki angka prevalensi stunting terendah, namun ada 4 kabupaten yang perlu mendapatkan perhatian karena angka prevalansi stuntingnya di bawah rata rata Provinsi Bali. Yakni Kabupaten Jembrana (14,2%), Kabupaten Buleleng (11%), Kabupaten Karangasem (9,2%) dan Kabupaten Bangli (9,1%),” ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Luh Gede Sukardiasih, Kamis (2/2).
Menurutnya, beberapa kegiatan pendukung percepatan penurunan stunting akan tetap dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Bali bersama dengan Satgas Stunting Provinsi Bali yang telah dibentuk serta mitra kerja lintas sektor terkait. Beberapa kegiatan Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dalam upaya percepatan penurunan stunting menyasar pencegahan dari hulu, dengan sasaran para remaja dan calon pengantin.
Lanjutnya, sosialisasi terkait stunting gencar dilaksanakan mulai jenjang Sekolah Menengah Pertama sampai dengan Perguruan Tinggi. Skrining terhadap calon pengantin juga mendapatkan perhatian khusus dengan membentuk TIM Pendamping Keluarga (TPK) yang akan mendampingi calon pengantin untuk melaksanakan skrining catin sebagai upaya pencegahan stunting.
“Upaya pencegahan stunting pra konsepsi juga memegang peranan penting, salah satu upaya yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Bali adalah dengan pelaksanaan KB pasca persalinan. Dengan adanya KB pasca persalinan diharapkan Pasangan Usia Subur (PUS) lebih dapat mengatur jarak kelahiranl, sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi Buah Hati,” bebernya.
Dia menambahkan, peningkatan akses pelayanan KB juga selalu ditingkatkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dengan senantiasa menjamin ketersediaan alokon di fasilitas kesehatan, peningkatan kompetensi provider dengan pelaksanaan pelatihan dan orientasi klinis, serta sosialisasi terkait pelayanan KB kepada Masyarakat. “Diharapkan dengan upaya upaya ini, target prevalensi stunting tahun 2023 sebesar 7,71% dapat terpenuhi,” pungkasnya. (m/kb)
