DENPASAR, Kilasbali.com– Setelah perjuangan melawan Covid-19 yang begitu panjang dan membutuhkan kerjasama semua pihak, perekonomian Bali yang ditopang oleh pariwisata pun tampak mulai bangkit. Hal itu disampaikan, Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster dialog Indonesia Bisa, di salah satu studio di Denpasar, Senin (17/4).
Menurutnya, di dalam 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru, sektor pariwisata merupakan salah satu poin yang ingin kembali dikembangkan dan dibangkitkan dengan sejumlah upaya peradaban era baru
Dikatakan, untuk meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan baik wisatawan itu sendiri dan khususnya masyarakat lokal, perlu adanya sinergitas antara penduduk setempat di satu wilayah bersama dengan aparat setempat untuk berperan aktif memberikan respon cepat terutama kepada mereka (wisatawan) yang membuka peluang usaha untuk kepentingannya sendiri.
“Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu belah pihak saja, misalnya hanya menyalahkan mereka wisatawan yang membuka usaha, namun kita juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap wisatawan yang berkeinginan membuka usaha di lingkungan kita,” jelasnya.
Pada intinya, lanjut dia, diperlukan kontrol sosial terhadap keberadaan wisatawan asing yang memiliki masa tinggal lebih dari satu minggu di Bali.
Menurut dia, kontrol sosial ini digunakan untuk menertibkan wilayah pariwisata di Bali dengan cara melakukan kesiapsiagaan pemerintah setempat agar turut memantau keberadaan wisatawan di daerahnya masing-masing, jangan sampai kecolongan. “Misalnya kedatangan wisatawan yang ilegal di Bali malah membuat bisnis dan meraup keuntungan di tengah masyarakat lokal,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Prof. I Made Damriyasa yang hadir dalam dialog itu menyampaikan bahwa pembangunan Bali untuk masyarakat yang diinisiasi oleh Gubernur Bali dan Wagub merupakan implementasi dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yakni tiga komponen utama adalah menjaga keharmonisan manusia, alam dan budaya.
“Kita menyadari pariwisata dikelola tanpa arah, dan saat ini sdh dibuat regulasi dengan standar pariwisata yang berbudaya, berkualitas dan bermartabat,” ujarnya.
Dijelaskan, untuk melestarikan budaya Bali agar tidak mengalami degradasi oleh budaya luar, maka penting bagi semua untuk memilih dan menentukan bahwa wisatawan yang masuk ke Bali adalah mereka yang berkualitas dan bermartabat.
“Tujuan kita untuk mengembalikan Bali yang Kawista (Bali yang disucikan dan mensucikan, red) dapat terwujud. Jangan sampai, biaya hidup yang relatif lebih murah di Bali dibandingkan dengan negaranya akan memberikan mereka peluang dan kesempatan untuk membuka usaha di tanah Bali,” ungkapnya.
Sementara itu, Kelompok Ahli Bidang Pariwisata, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menambahkan, Bali saat ini membutuhkan turis atau wisatawan yang memiliki kepedulian terhadap budaya dan aturan yang berlaku di Bali.
Selain itu, untuk menciptakan ketertiban bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali, penting bagi kita semua sebagai komponen masyarakat lokal untuk memberikan contoh terlebih dahulu kepada mereka dengan tata cara dan pola hidup keseharian kita yang disiplin dijalan dan bersih di lingkungan.
“Wisatawan yang baru datang di edukasi secara masif tentang aturan yang berlaku di Bali, dan masyarakat lokal juga menjadi contoh dan memberi contoh yang baik, peduli terhadap lingkungan sendiri,” ungkapnya. (jus/kb)
