DENPASAR, Kilasbali.com – Belakangan ini, wisatawan asing banyak berulah tidak baik di Bali. Bahkan, viral di media sosial (medsos). Seperti melakukan pelanggaran lalu lintas dengan ugal-ugalan di jalan, hingga ada wisatawan yang melakukan aksi tidak senonoh di tempat-tempat suci dan menggangu kesucian tempat suci di Bali. Hal itu menyebabkan citra negatif bagi Bali yang mengusung tagline ‘Pariwisata Budaya’.
Untuk mengatasi persoalan itu, Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih (Demer) berharap agar para wisatawan asing yang datang ke Bali ini harus diberikan pemahaman yang utuh tentang apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan di Bali selama mereka berlibur di Pulau Dewata ini.
Menurutnya, informasi tersebut harus terpampang jelas dan juga dapat diakses dengan mudah lewata smartphone oleh setiap wisatawan yang berkunjung di Bali. Oleh karena itu, wakil rakyat yang sudah empat periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini berharap Pemerintah Provinsi Bali bersama pihak Imigrasi dan otoritas Bandara Ngurah Rai membuat semacam portal informasi dan QR Code yang dapat diakses oleh setiap wisatawan yang datang ke Bali.
“Sederhana sekali kalau saya lihat, buat aturannya, berikan informasi yang lengkap tentang kondisi Bali, bagaimana mereka mengunjungi tempat-tempat suci, bagaimana mereka melakukan kegiatan sehari-hari, terutamanya berlalu lintas. Kita tahu bahwa sekarang ini digitalisasi adalah sebuah keharusan, dimana kita tinggal memasang QR di imigrasi, sebelum mereka memeriksakan pasportnya oleh imigrasi, suruh mereka untuk download QR yang berisi informasi lengkap tentang bagaimana aturan berkunjung ke tempat suci, bagaimana aturan kehidupan sehari-hari di Bali yang mereka harus patuhi sehingga tidak ada alasan lagi,” papar Demer.
Ketika baru tiba di Bandara Ngurah Rai dan pengecekan keimigrasian, para wisatawan asing itu agar diarahkan mengunduh dan memindai QR Code tersebut sehingga mereka bisa membaca dan memahami apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan di Bali, bagaimana adat istiadat dan budaya Bali yang harus dihormati serta juga hal-hal khusus yang harus diperhatikan selama mereka di Bali.
“Biasanya begitu kalau wisatawan itu pasti akan patuhi kalau mereka tahu aturannya. Sama contohnya kalau wisatawan ke Singapura. Ketika kita tahu aturannya tidak boleh makan permen karet, langsung semua patuh. Tidak boleh meludah di jalan, semuanya patuh. Yang biasanya sembarangan dan sebagainya, itu akan patuh semua,” ungkap Demer.
“Sama seperti di Bali, kalau mereka tahu aturan kita, terutama ke tempat suci dan kehidupan sehari-hari berlalulintas, mereka pasti akan patuh. Di samping itu juga siapkan dengan baik punishmentnya. Ini kadang-kadang kita terlalu toleran sehingga akhirnya melupakan tentang punishment. Tapi punishment itu dilakukan setelah penyampaian informasi kepada wisatawan ini benar-benar berjalan. Jadi pembuatan portal informasi dan pemasangan QR ini benar-benar harus dilakukan,” sambung politisi Golkar asal Desa Tajun, Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, ini.
Dengan demikian menurut Demer, tidak ada lagi alasan wisatawan tidak tahu apa yang tidak boleh dilakukan di Bali. Sehingga ketika mereka sudah tahu hal tersebut tetap saja melakukan pelanggaran maka disitulah wisatawan nakal itu harus ditindak dan dikenakan sanksi tegas.
“Ketika mereka melanggar tidak ada alasan lagi bahwa mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti, itu alasan yang klasik bagi mereka. Disamping itu memang mereka ingin tahu aturan ini, mereka akan baca dengan baik dan mereka akan patuhi,” tegas Demer.
Menurut Demer untuk membuat semacam portal informasi dan QR Code yang dapat diakses oleh setiap wisatawan yang datang ke Bali tersebut tidaklah memakan biaya yang besar sehingga dirinya mendorong Pemerintah Provinsin Bali segera menindaklanjuti usulannya tersebut.
“Saya rasa tidak akan sampai ratusan juta kalau memang disiapkan untuk benar-benar kita mau untuk memperbaiki kondisi ini dengan melalui portal informasi dan QR Code ini. Bikin panduan QRnya. Pasang di setiap konter imigrasi di bandara,” harapnya.
“Saya rasa yakin selesai itu persoalan wisatawan di Bali karena mereka tidak tahu aturannya. Kita selama ini banyak menghujat mereka, sementara mereka tidak tahu aturannya. Jadi kita juga harus introspeksi diri soal itu dan itu juga adalah tugas pemerintah daerah,” pungkas Demer yang juga seorang pengusaha dan mantan Ketua Umum Kadin Bali ini. (jus/kb)
