GianyarPolitikTokoh

Tahapan Pemilu, Antisipasi Kepolisian Diapresiasi

    GIANYAR, Kilasbali.com – Kesuksesan Pemilu Serentak tahun 2024 tidak bisa dibebankan hanya kepada KPU, Bawaslu, PPK dan aparat saja, namun ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Syukurnya, pelayanan dan antisipasi aparat kepolisian sangat maksimal, sehingga tahapan Pemilu berjalan kondusif.

    Demikian halnya Partai Perindo, tidak hanya berjuang toreh suksesi partai namun juga wajib mensukseskan pemilu sebagai wujud kemenangan bangsa.

    Ditemui, Selasa (4/7), Ketua DPD Partai Perindo Gianyar, Ngakan Ketut Putra menegaskan, sebagai kontestan di Pemilu 2024, menjaga kondusifitas wilayah tetap menjadi langkah wajib.

    Meski demikian masing-masing partai dipastikan memiliki beragam strategi dalam mensukseskan agenda partainya.

    Baca Juga:  Indonesia Cetak Berbagai Rekor di WWF ke-10

    “Kita di Gianyar sudah memiliki prestasi terbaik dalam hajatan politik. Dan tentunya semua pihak wajib menjaganya dengan kesadaran berdemokrasi sesuai regulasi yang ada,” ungkapnya.

    Kesigapan aparat keamanan, khususnya dari aparat kepolisian pun diapresiasinya. Karena dari awal tahapan pemilu, mendapat pengawasan ketat untuk meminimalisir potensi gangguan kamtibmas.

    Demikian pelayanan yang diberikan kepada kontestan pemilu dalam baik dalam menjaga kegiatan parpol hingga pemenuhan administrasi parpol seperti pelayanan SKCk cepat, perizinan kegiatan dan lainnya.

    “Saya sangat mengapresiasi Bapak Kapolres Gianyar yang sedini mungkin melakukan langkah-langkah antisipasi. Malah menempatkan personilnya di Parpol Peserta pemilu untuk memastikan kegiatan parpol berjalan lancar,” bangganya.

    Baca Juga:  Catat Bali Fashion Parade 2024 di TS Suites

    Partai politik di Bumi Seni pun diyakini gayung bersambut, seia-sekata dalam melaksanakan Pemilu 2024 agar dapat berjalan lancar. Hanya saya, Politisi Senior ini melihat ada hal yang menjadi urgensi, yakni netralitas aparatur sipil negara.

    Karena salah satu persoalan dalam kepemiluan adalah persoalan netralitas aparatur negara. Terlebih, selama ini nyaris nihil penindakan atas keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis. “Perubahan lingkungan komunikasi politik di era digital menjadikan media sosial sebagai salah satu sumber pelanggaran netralitas ASN,” wantinya.

    Baca Juga:  BIN, TNI/Polri, dan BNPT Sukses Jaga Situasi Kondusif Selama WWF ke-10

    Masih terkait media sosial, pihaknya melihat sejumlah tantangan yang dihadapi peserta pemilu dan pemilih. Mulai dari hoaks (berita bohong), feak news (berita palsu) dan hate speach (ujaran kebencian). Meskipun dalam masa tenang menuju pencoblosan, tentu sulit menghentikan kampanye yang disampaikan melalui media sosial. “Kami berharap seluruh kontestan, senantiasa mematuhi aturan main dalam pemilu,” harapnya.

    Tambahnya, parameter dan indikator suksesnya pemilu adalah pelaksanaan dapat berjalan aman dan lancar, serta tidak ada gangguan yang signifikan. “Partisipasi pemilih tinggi sehingga legitimasi hasil pemilu menjadi kuat,” pungkasnya.  (ina/kb)

    Back to top button