TABANAN, Kilasbali.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan meminta agar Badan Keuangan Daerah (Bakueda) untuk serius bekerja.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga saat rapat pembahasan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2024 dengan Tim TAPD Kabupaten Tabanan, Jumat (21/7).
Salah satu masalah aset yang belum dikelola maksimal agar menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian retribusi jasa umum dan pajak daerah. Selain itu banyak persoalan masalah lahan perumahan yang sertifikat tanahnya masih global yang belum dipecah oleh para pengembang.
Dari rancangan KUA dan PPAS, PAD yang dipasang sebesar Rp 564 miliar lebih. Naik sebesar 12,78 persen dari target induk APBD tahun 2023 sebesar Rp 500 miliar lebih.
Apakah sudah realistis atau tidak? Karena PAD tahun ini baru setengah tercapai.
“Jika dipasang sebesar itu apakah mungkin tercapai,” ungkap Dirga kepada Tim TAPD Kabupaten Tabanan.
Dirga pun menyoroti masalah pengelolaan aset daerah dari tahun ke tahun yang seharusnya bisa dioptimalkan dalam mendukung pencapaian target pendapatan asli daerah yang akan ditargetkan. Malah tidak terkelola.
Salah satunya aset di DTW Bedugul sampai sekarang belum ada kejelasan pengelolaan. Kemudian aset di Pangkung Tibah yang dikelola bersama dengan PT. Puri Mas juga belum ada kelanjutannya.
Ini bagaimana perencanaan atau desain kedepannya dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah tersebut.
Mengingat masih banyaknya potensi-potensi yang bisa digali dalam memaksimalkan aset daerah.
“Kami mohon penjelasan terkait terobosan atau inovasi yang akan dilaksanakan guna mendongkrak peningkatan PAD,” ucapnya. (m/kb)
