DenpasarNews Update

Pembina Pramuka Lecehkan 8 Siswa di Bali? Begini Klarifikasi Ketua Kwarda Bali

    DENPASAR, Kilasbali.com – Pemberitaan yang mencatut nama institusi Pramuka Bali, terkait pelecehan seksual terhadap 8 siswa oleh oknum pembina di SD di Denpasar  oleh salah satu media online, Ketua  Kwartir Daerah Geartakan Pramuka Provinsi Bali Made Rentin menyampaikan klarifikasi  kepada pihak media  Jumat (1/9) di Kantor Kwartir Daerah Gerakan Pramuka, Renon Denpasar.

    Made Rentin menegaskan, oknum yang dilaporkan telah melakukan pelecehan seksual terhadap siswa  tersebut bukanlah Pembina pramuka. Maka dari itu dalam kasus yang terjadi, pelaku sebenarnya bukan dari institusi pramuka, khususnya pramuka Bali.

    Ditambahkan juga bahwa sesuai  ketentuan regulasi (AD/ART) Gerakan Pramuka, maka Kwarda Bali sebagai lembaga organisasi Pramuka menegaskan bahwa, yang bersangkutan bukan anggota Pramuka di Bali dan Bukan Juga Pembina Pramuka.

    “Kami sudah telusuri, tidak tercatat di database, tidak punya NTA dan KTA, belum pernah kursus KMD, serta belum miliki SHB,” tegas Rentin.

    Baca Juga:  Libatkan Wisatawan Asing, Griya Santrian Lepas 52 ekor Tukik

    Untuk memperjelas duduk persoalan ia meminta kepada masyarakat untuk memahami dulu siapa yang disebut anggota pramuka, dan yang mana disebut Pembina Pramuka.

    Bahwa tidak semua Guru yang memakai seragam pramuka adalah Pembina Pramuka. Ia menegaskan,  bahwa seorang pembina Pramuka, wajib memenuhi syarat khusus, diantaranya terdaftar dalam database kwarda Bali, memiliki  Nomor Tanda Anggota (NTA) dan Kartu Tanda Anggota (KTA), mengantongi ijazah kursus minimal KMD (Kursus Mahir Dasar), dan memiliki SHB (Surat Hak Bina). Selanjutnya, ketua kwarcab (Kabupaten / Kota) dan ketua ranting (di Kecamatan) tidak diperkenankan mengeluarkan rekomendasi jika belum memenuhi 4 syarat tersebut di atas.

    “Jadi untuk menjadi Pembina Pramuka itu tidak gampang, harus melewati beberapa tahap pendidikan dan pelatihan serta persyaratan-persyaratan lain, serta rekomendasi tidak akan dikeluarkan sebleum memenuhi persyaratan di atas,” ungkapnya.

    Baca Juga:  Kunjungan ke Tanah Lot Meningkat Selama WWF 2024

    Sebagai ketua Kwarda Bali, dirinya sudah pernah bersurat kepada  seluruh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali, untuk  mengoptimalkan peran dan fungsi Gugus Depan (Gudep) terkait pembina.

    Sebagai tindak lanjut dari pengalaman kasus yang terjadi, maka Kwarda Bali bersama seluruh jajaran Kwarcab se-Bali sepakat melakukan 3 (tiga) langkah dan upaya yaitu:  pertama mendukung pihak penegak hukum / kepolisian untuk mengusut tuntas tindak pidana yang dilakukan, proses hukum ditegakan dan diberi sanksi seberat-beratnya.

    Kedua, pihak Kwarda Bali telah  melaporkan secara resmi kepada Kwartir Nasional (kwarnas) bahwa terjadi pencemaran nama baik lembaga dan sedang diproses ke ranah hukum. Ketiga, dihimbau kepada semua pihak baik orang tua maupun pihak sekolah (kepala sekolah dan guru), agar lebih hati-hati  dalam melakukan pembinaan Pramuka kepada peserta didik, lebih selektif menerima pembina, serta menunjukan bukti administrasi bahwa yang bersangkutan memang benar pembina pramuka.

    Baca Juga:  Catat Bali Fashion Parade 2024 di TS Suites

    Gerakan Pramuka di Bali, dalam beberapa tahun terakhir ini telah menggeliat dan telah menunjukkan prestasi yang gemilang, terakhir kontingen LT-V Kwarda Bali meraih peringkat kedua nasional pada ajang LT-V yang dilaksanakan oleh Kwarnas di Buperta Cibubus.

    “Mari kita jaga bersama-sama bahwa gerakan pramuka salah satu wahana pembinaan disiplin dan mental generasi muda untuk mencetak pemimpin masa depan bangsa,” pungkas Kak Made Rentin. (m/kb)

    Back to top button