GianyarNews UpdateSosial

Tujuh Desa di Gianyar Zona Merah Ancaman Ketahanan Pangan

    GIANYAR, Kilasbali.com – Usai menuai sorotan terkait tingginya angka kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan di sejumlah desa di Gianyar juga disebut terancam. Bahkan, terungkap jika ada tujuh desa yang masuk katagori zona merah ketahanan pangan.

    Dari informasi yang diterima, Selasa (25/9) dalam Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gianyar bersama Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Gianyar, terungkap ada 7 desa yang masuk prioritas 4 .

    Baca Juga:  Krama Banda Gelar Upacara Nyenukan, Begini Maknanya

    Ini artinya terancam ketahanan pangannya. Sementara 40 Desa berada pada prioritas 5 dan 26 Desa berada pada prioritas 6.

    Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas ketahanan Pangan Gianyar, I Gusti Ayu Dewi Harian mengungkapkan , dari data yang diterima dari  desa memang mengungkapkan itu.

    “Namun kami masih tidak percaya dengan data tersebut, khusus desa yang berada pada prioritas 4, ada indikator yakni sarana prasarananya 0, padahal dagang saya yakin banyak di desa-desa. Begitu juga dokter atau bidan praktek,” katanya.

    Baca Juga:  Satu Pendaki Batukaru yang Tersesat Akhirnya Ditemukan

    Pihaknya pun meminta kepada desa tersebut untuk memvalidasi kembali data yang dikirim, khususnya data yang berkaitan sarana dan prasarana.

    “Kalau untuk data luasan lahan dari dinas pertanian, data kemiskinan ekstrim dari Bappeda, data Nakes dari Dinas Kesehatan, transportasi dari PUPR, untuk sarana prasarananya yang sifatnya dinamis datangnya dari desa,” ujarnya.

    Baca Juga:  Semarak Perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili di Kawasan Heritage Jalan Gajah Mada

    Data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk menyusun peta FSVA (Food Security Vulnerability Atlas). Berfungsi mengetahui kondisi ketahanan pangan di desa tersebut.

    “Jangan sampai nanti indeks ketahanan pangan Gianyar menurun. Untuk peta ini masih proses validasi sebelum nanti ditandatangani oleh bapak PJ Bupati kemudian dikirim ke pusat,” pungkasnya. (ina/kb)

    Back to top button