GIANYAR, Kilasbali.com – Berbeda dengan saat kepemimpinan Bupati Mahayastra, sikap Partai Golkar kini kembali ke zamannya. Dalam Pandangan di Sidang Paripurna DPRD Gianyar, Selasa (10/10), Fraksi Golkar justru gelontor permasalahan di Gianyar yang dinilai harus segera ditangani.
Dalam sidang paripurna pembacaan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024, melalui Kader seniornya, I Made Togog, Fraksi Golkar geber permasalahan Gianyar ke PJ Bupati.
Mulai Permasalahan yang terkait dengan pertanian cukup banyak, yakni masalah alih fungsi lahan, air menyusut, saluran irigasi rusak, SDM, penerapan teknologi terbatas, melemahnya eksistensi subak, kebijakan anggaran pertanian terbatas, sistem pemasaran lemah, subsidi pertanian tidak tepat.
Kondisi ini diperparah dengan trend di masyarakat Gianyar yang cenderung menggunakan buah dan produk impor dalam kegiatan adat dan agama.
“Kita berharap masyarakat memanfaatkan hasil pertanian lokal, hasil perikanan dan hasil industri olahan lokal demi terwujudnya konsep ekonomi Kerthi Bali. Mohon penjelasan saudara PJ Bupati dan langkah apa yang akan dilakukan pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujar I Made Togog yang didaulat membacakan PU.
Selain itu, urbanisasi juga menjadi sorotan Fraksi Golkar. Gianyar Sebagai tujuan wisata dunia tentu yang berinteraksi adalah masyarakat internasional belum lagi peningkatan arus urbanisasi, maka akan terjadi permasalahan yang semakin kompleks baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pendidikan, kesehatan, transportasi, sampah pencemaran lingkungan.
“Masyarakat yang semakin modern dan mapan memiliki segudang ekspektasi seperti lingkungan tempat tinggal dan area publik yang nyaman serta kemudahan mengurus segala bentuk pelayanan publik, sehingga perlu penerapan konsep penataan kota cerdas atau smart city bagi Gianyar,” jelasnya.
Bahkan terjadi kemacetan di mana – mana terutama di jalur Teges- Peliatan, Ubud Lodtunduh Nyuh Kuning, Kutri – Kediri Singapadu hal ini perlu penanganan yang baik, diperparah lagi jalan jebol di mana – mana menjadi perhatian sehari-hari.
Tak hanya itu, setelah dibuatkan pasar yang bagus dan nyaman justru pedagang dan masyarakat enggan masuk pasar rakyat Gianyar hal ini memerlukan kerja keras dari semua pihak untuk bisa memaksimalkan keberadaan Pasar Rakyat Gianyar.
Terkait kemiskinan ekstrem tak luput dari pandangan Golkar. Harusnya Gianyar yang memiliki PAD yang cukup tinggi di Bali setelah Badung dan kota Denpasar.
Gianyar sebagai daerah tujuan wisata memiliki keindahan alam, budaya, dan fasilitas akomodasi pariwisata bintang 5 terasa sangat miris ketika masih ada kemiskinan ekstrem & masalah stunting menjadi sorotan utama dari Pj Gubernur bali ada 1,38 persen penduduk Gianyar masuk dalam katagori miskin ekstrem.
“Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kemiskinan ekstrem Provinsi Bali yang hanya 0,54 persen,” ujar politisi Tegalalang ini.
Parahnya lagi, masalah stunting. Hal ini menjadi bagaikan teori lingkaran lingkaran setan yang sangat sulit diputus akibat dari budaya yang diciptakan dimana generasi muda lahir dengan kondisi tidak percaya diri akibat SDM yang rendah.
Diawali mulai cari sekolah lewat bekingan. tamat dan bekerja dengan gaji lebih rendah dari UMK/UMR, otomatis daya beli juga rendah ini menjadi faktor utama sehingga meningkatnya angka kemiskinan di kabupaten Gianyar.
Hal ini diperparah lagi dengan kebiasaan buruk memanfaatkan CSR BUMN untuk sekedar bagi bagi sembako belum lagi banyak penerima sembako kurang tepat sasaran.
Idealnya CSR BUMN diperuntukkan bagi beasiswa anak yatim-piatu atau permodalan UMKM terciptanya kesempatan kerja, menumbuhkan entrepreneur baru, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi pengangguran.
“Mohon penjelasan dan langkah yang akan diambil PJ Bupati dalam anggaran tahun 2024,” tandas Togog. (ina/kb)
