DENPASAR, Kilasbali.com – Perlu dilakukan evaluasi dan pengoptimalan peran mitra kerja dalam pelaksanaan program percepatan stunting menjelang akhir tahun sehingga target prevalensi stunting di Tahun 2024 dapat tercapai dan Provinsi Bali berhasil menekan angka stunting sehingga tetap menjadi provinsi dengan prevalensi stunting terendah se-Indonesia.
Hal ini dikatakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Sarles Brabar saat menyampaikan laporan pada Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Bali Semester II dan Diseminasi Policy Brief Studi Kasus Stunting Provinsi Bali di Hotel Swiss-Bell Watujimbar Sanur pada Selasa (7/11).
“Jadi forum ini dibuat untuk meningkatkan serta menyelaraskan kualitas pelaksanaan Program percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan Output dan Outcome yang jelas dan terukur,” ungkap Sarles Brabar.
Sarles Brabar menambahkan bahwa pertemuan ini diharapkan menjadi wadah diskusi antar mitra kerja dalam hal ini Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Provinsi Bali untuk bisa menggali hal-hal yang lebih urgency dalam permasalahan stunting ini.
“Kedepannya kita berharap untuk lebih aktif lagi mencari solusi yang tepat sesuai kendala yang dihadapi oleh provinsi Bali sendiri sehingga tidak hanya fokus dengan angka, perlu ditekankan bahwa jika penyebab hambatan nya sudah teratasi maka perihal angka akan mengikuti,” jelasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, I Dewa Made Indra yang juga sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Dewa Made Indra menyampaikan hasil sementara Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 bahwa prevalensi Stunting di Provinsi Bali telah menyentuh angka 4,65 persen.
“ini masih hasil sementara yang didapatkan dari SKI tahun 2023. Namun dengan penurunan ini tidak menjadikan Provinsi bali berbangga karena masih ada hal-hal urgensi lainnya yang perlu diperhatikan untuk menjaga prevalensi Stunting di Bali ini tetap rendah,” ucap Dewa Made Indra saat memberikan sambutan
Lebih lanjut dikatakan olehnya TPPS Provinsi Bali perlu mengkaji dan mengevaluasi lebih lanjut apakah penurunan ini merupakan hasil kerja tim sendiri atau tingkat kesadaran masyarakat Bali sudah semakin tinggi untuk mencegah stunting.
“Evaluasi yang dimaksud adalah dengan melihat hasil presentasi kinerja TPPS di setiap item program penurunan stunting dari hulu ke hilir, contohnya pemeriksaan kesehatan bagi stunting apakah sudah diatas 80 persen atau malah dibawah 50 persen,” ucapnya.
Dari hasil evaluasi tersebut, ucapnya dapat diketahui seberapa besar dampak edukasi dan sosialisasi yang dilakukan TPPS maupun Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat Desa sehingga bisa mengukur hasil kinerja Provinsi Bali dalam percepatan penurunan stunting.
“Sehingga dengan hasil prevalensi yang rendah ini kita tidak bisa langsung mengklaim ini merupakan hasil keberhasilan kita, bisa jadi masyarakat kita sudah paham dan tingkat kesadarannya memang sudah tinggi atau istilahnya autopilot sudah paham bahwa stunting itu penting,” jelasnya.
Dewa Made Indra juga menjelaskan bahwa evaluasi ini juga sangat penting untuk menyusun langkah-langkah yang lebih maksimal ke depannya.
“Jadi walaupun disampaikan bahwa angka prevalensi stunting kita dari hasil sementara SKI 2023 yaitu 4,65 persen artinya jauh dibawah dari target kita (7,71 persen) tapi kita tetap bertanggung jawab menekan kembali angka stunting di Provinsi Bali,” ungkapnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan desiminasi policy brief sebagai langkah untuk menentukan kebijakan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting kedepannya dan dihadiri oleh 85 peserta yang terdiri dari TPPS Provinsi, Korem 163 Wirasatya, PKK Provinsi Bali, OPD KB Kab/Kota, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kominfo Kab/Kota, Bappeda Kab/Kota, MDA Provinsi Bali, dan mitra kerja lainnya.
Penulis : Nur Octavia Dian Rahyuningsih
