Tabanan

Tiga PAW Perbekel Dilantik pada Minggu Ketiga Desember 2023

    TABANAN, Kilasbali.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Tabanan menjadwalkan pelantikan tiga pengganti antarwaktu atau PAW perbekel (kepala desa) pada minggu ketiga Desember 2023.

    Pelantikan ini dilakukan menyusul adanya tiga orang perbekel yang mengundurkan diri karena mengikuti pencalonan legislatif atau menjadi caleg pada Pemilu 2024.

    Ketiga perbekel yang undur diri itu antara lain Perbekel Sembung, Kecamatan Kerambitan, I Nengah Suraja; Perbekel Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, I Wayan Widhiarta; dan Perbekel Pandak Gede, Kecamatan Kediri, I Gusti Ketut Artayasa.

    Kepala DPMPD Tabanan, I Gusti Ayu Supartiwi, menjelaskan bahwa proses penentuan PAW ketiga perbekel tersebut sudah digelar pada 31 Oktober 2023 lalu. Atau, sesuai dengan ketentuan batas akhir pelaksanaan yakni 1 November 2023.

    Baca Juga:  Teh Gobo, Teh Berbahan Dasar Sayur Gonda Ciri Khas Desa Bongan

    Saat ini, pihaknya sudah mengantongi tiga nama PAW perbekel yang terpilih melalui mekanisme musyawarah desa tersebut.

    Ketiga PAW perbekel itu antara lain I Nyoman Agus Suriawan (PAW Perbekel Antosari, Selemadeg Barat), I Gusti Nengah Sulandera (PAW Perbekel Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan) dan I Made Topik Wibawa (PAW Perbekel Pandak Gede, Kecamatan Kediri).

    “Sekarang tinggal tunggu jadwal pelantikan saja. Masih kami koordinasikan dan mencari jadwal bapak bupati. Karena bupati yang akan melantik nantinya,” jelas Supartiwi, Senin (11/12).

    Baca Juga:  Bupati Sanjaya Hadiri Ngaben Bersama di Desa Tista dan Marga

    Ia menjelaskan, proses PAW tiga orang perbekel tersebut menjadi kewenangan pemerintah desa melalui mekanisme musyawarah. Termasuk anggarannya bersumber dari APBDes.

    Karena statusnya sebagai pengganti, sambungnya, perbekel melalui proses PAW ini juga tidak boleh membuat kebijakan baru. Perbekel berstatus PAW mesti melanjutkan kebijakan yang sudah tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

    “Proses PAW ini kewenangnya ada di desa. Yang bisa menjadi PAW adalah unsur desa itu sendiri misalnya tokoh desa dan lainnya. Nanti dinas (DPMPD) tugasnya hanya menerbitkan SK setelah ada laporan dari desa,” ujarnya. (c/kb)

    Back to top button