GIANYAR, Kilasbali.com – Polemik pencairan dana bantuan sosial (bansos) yang tebang pilih terus berlanjut. Mirisnya lagi, bansos yang tersendat justru difasilitasi anggota DPRD Gianyar dari partai koalisi pendukung Capres-Cawapres Prabowo-Gibran.
Atas kondisi ini konsistensi Pj Bupati Gianyar Dewa Gede Tagel Wirasa dipertanyakan. Bahkan kinerja pejabat jebolan Pemprov Bali ini dinilai telah mengabaikan sinergitas legislatif dengan eksekutif.
“Saya bersama dan sejumlah anggota DPRD Kab Gianyar sangat kecewa dengan sikap Pj Bupati Gianyar dan jajarannya,” ungkap Wakil Ketua DPRD Gianyar Ida Bagus Gaga Adi Saputra, Kamis (18/1) dengan nada kesal.
Disebutkan, PJ Bupati belum memberikan informasi terkait kelanjutan proses proposal hibah masyarakat yang difasilitasi sejumlah anggota DPRD Gianyar dari non partai penguasa.
Hal ini tidak sesuai dengan ucapan langsung oleh Pj. Bupati dalam rapat kerja sebelum ketok palu APBD Induk 2024 dan APBD Perubahan 2023.
“Bukan kami di legislatif saja yang kecewa, masyarakat juga sangat kecewa. Dan anehnya atau kebetulan, Hibah yang tidak ada kejelasan ini difasilitasi oleh anggota Dewan dari koalisi pendukung Capres-Cawapres Prabowo-Gibran,” sorotnya lagi.
Ditegaskan pula, bahwa Pj Bupati ini adalah birokrat murni, bukan politisi, dan tidak punya kepentingan apapun secara politis.
Namun kenyataannya, netralitas dan obyektifitasnya dalam mengambil kebijakan kini disangsikan. “Jika PJ Bupati ini tak mampu mengelola pemerintahan di Gianyar, akan lebih gentle mundur,” serunya.
Senada disampaikan oleh IB Gaga, anggota Fraksi Golkar Made Togog menambahkan, pro-kontra pencairan hibah/bansos yang tanpa dilandasi tindakan adil oleh pejabat ini menjadikan kondisi politik di Gianyar jelang Pileg, bahkan Pilkada nanti, makin tidak kondusif. (ina/kb)
