CeremonialDenpasar

Pemprov Bali Dukung Pengembangan Ekosistem Kedirgantaraan

    DENPASAR, Kilasbali.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyambut baik inisiatif Kementerian PPN/Bappenas dan PT. Dirgantara Indonesia untuk mengembangkan industri kedirgantaraan dengan memanfaatkan Bandar Udara Letkol Wisnu melalui Kerjasama dengan Pemprov Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

    Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya saat menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan PT. Dirgantara Indonesia terkait pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan di Provinsi Bali, untuk mendukung Transformasi Ekonomi Kerthi Bali. Acara itu berlangsung di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (16/2).

    Baca Juga:  ASN Se-Bali Diminta Jaga Netralitas Pemilu

    Mahendra Jaya mengatakan, pengembangan ekosistem kedirgantaraan di Bali akan memberikan dampak yang sangat baik bagi pengembangan perekonomian Bali khususnya di Kawasan Bali Utara.

    “Transformasi ini akan membuka peluang lapangan kerja di industri kedirgantaraan untuk masyarakat lokal serta pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lainnya karena aktivitas Bandara Letkol Wisnu menjadi jauh lebih besar dan melibatkan banyak pihak,” kata Mahendra Jaya.

    Baca Juga:  DPRD Tabanan Tetapkan Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023

    Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan Master Plan pengembangan sistem industri kedirgantaraan Indonesia Tahun 2023-2045 dengan visi membangun industri kedirgantaraan yang tangguh dan berdaya saing menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

    Ia menjelaskan, pengembangan kedirgantaraan Indonesia saat ini tidak hanya pada industri kedirgantaraannya saja namun juga ekosistem industri kedirgantaraan lainnya antara lain pendidikan dan pelatihan, riset, kerekayasaan dan rancang bangun, tata kelola kelembagaan dan regulasi serta infrastruktur kedirgantaraan. (m/kb)

    Back to top button

    Berita ini dilindungi