PolitikTabanan

Saksi Ganjar-Mahfud di Tabanan Tolak Tanda Tangani Hasil Pleno Kecamatan

    TABANAN, Kilasbali.com – Para saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) menolak menandatangani hasil rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan.

    Sikap yang ditempuh di sejumlah wilayah ini sebagai buntut dari penghentian sementara pelaksanaan pleno tingkat kecamatan di awal pekan ini.

    Waktu itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui koordinasi tidak tertulis melakukan penghentian sementara pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan alasan ada pembersihan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi).

    “Betul (menolak). Dibilang instruksi sih tidak. Cuma kami melihat fakta-fakta di lapangan yang banyak persoalan. Salah satunya penghentian pleno tingkat kecamatan karena Sirekap,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Tabanan I Gusti Nyoman Omardani, Jumat (23/2)/.

    Baca Juga:  Bupati Sanjaya Tekankan Pentingnya Kolaborasi saat hadiri Puncak Hari Koperasi Nasional ke-77 di Tabanan

    Menurutnya, penghentian sementara pleno di tingkat kecamatan itu merupakan hal yang tidak tepat.

    Terlebih alasannya berkaitan dengan Sirekap yang bukan instrumen utama proses penghitungan suara dalam Pemilu 2024.

    “Sirekap itu hanya instrumen pendukung proses rekapitulasi agar lebih transparan,” tegasnya.

    Selain itu, ia menyebut penghentian sementara pelaksanaan pleno di tingkat kecamatan tidak boleh dilakukan karena tidak ada kejadian khusus.

    Baca Juga:  Revitalisasi Pasar Gadarata Tabanan Molor

    “Tidak ada kejadian khusus misalnya bencana alam atau peristiwa luas biasa. Mestinya pleno (tingkat kecamatan) tetap jalan,” tukasnya.

    Apa tidak kontraprofuktif mengingat perolehan suara Ganjar-Mahfud di Tabanan tertinggi?

    “Jangan dilihat dari satu sisi saja. Menolak itu tidak hanya berkaitan dengan hasil saja. Tetapi berkaitan juga dengan mekanisme (pleno tingkat kecamatan),” jawabnya.

    Apalagi, sambungnya, proses penghentian pleno tingkat kecamatan itu dilakukan tidak secara tertulis. Hanya melalui koordinasi lisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

    Baca Juga:  Nilai IPS Terbaik, Seluruh Provinsi se-Indonesia Studi Tiru Pembangunan Statistik ke Bali

    “Misalnya KPU RI bilang tidak pernah menginstruksikan (penghentian sementara), siapa yang bertanggung jawab. Ini menunjukkan ketidakprofesionalan KPU,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah sikap penolakan ini akan dilakukan juga pada saat pleno di tingkat kabupaten, Omardani mengaku pihaknya akan melihat situasi dan kondisi nantinya.

    “Tergantung situasi dan kondisi nanti. Bisa saja nanti ada surat dari KPU (soal penghentian sementara pleno kecamatan),” tandasnya. (c/kb)

    Back to top button