GianyarTokoh

Penataan Kawasan UlapanTernyata ‘Daftar Tunggu’

    GIANYAR, Kilasbali.com – Penataan besar-besaran yang pendanaan pusat yang fasih disebut penataan kawasan Ulapan (Ubud, Tegalalang dan Payangan) ternyata masih sebatas harapan.

    Adapun realisasinya belum juga dirasakan, karena dokumennya masih di daftar ” wait paper” atau daftar tunggu.

    Hal ini diungkap oleh Staf Khusus Kepresidenan RI, Anak Agung Gde Ari Dwipayana.

    Disebutkan Gung Ari, Senin (8/7), hingga kini dokument tersebut masih bersifat wait paper. Diperlukan peraturan presiden untuk memanyungi agar program tersebut bisa berjalan.

    Baca Juga:  Ini Dia Lima Seniman Terima Penghargaan Adi Sewaka Nugraha 2024

    “Realisasi Ulapan masih harus diperkuat di level nasional tidak hanya dalam bentuk wait paper. Tetapi dalam bentuk aturan yang lebih kuat. Misalnya perpres atau yang bisa menjamin bawah itu menjadi keputusan yang memayungi kawasan ini. Dan tidak tergantung dengan mentrinya siapa. Kalau dokument itu wait paper itu seperti makalah. Dia harus dipayungi oleh produk hukum yang kuat, menurut saya perpres,” ujarnya Tokoh dari Puri Kawan Ubud ini.

    Baca Juga:  Bocah WNA Resahkan Warga Ubud, KPPAD Bali Minta Petugas Keamanan Bertindak

    Tak hanya itu, Pemkab Gianyar juga harus berhitung skala prioritas. Mana yang lebih didahulukan dalam pembangunan itu. “Ubud ini adalah ibaratnya bola emas yang menelorkan Pariwisata Gianyar. Ubud harus kita tata dengan baik. Penataan prioritasnya pada Ubud jangan dulu kemana,” jelasnya.

    Tak hanya itu, perlunya dipikirkan Keberlanjutannya. Menurut Gung Ari, harus adanya kondisi yang jelas ketika bila pemerintah pusat melakukan penataan.

    “Ketika ini ditata siapa yang akan mengelola, apakah keberlajutan itu bisa kita pastikan. Seperti misalkan bila nanti pemerintah pusat melakulan pembangunan siapa yang mengelola, apakah diambil alih semua oleh pemkab atau bagaimana,” ujarnya.

    Baca Juga:  Paket Aman Diutak-atik? Begini Tanggapan Mahayastra

    Lanjutnya, Pemkab Gianyar juga harus mendorong pemerintah pusat untuk membuat payung hukum.

    “Dalam hal ini bisa saja dilakukan komunikasi intens untuk mendorong anggaran pusat, untuk prioritas pada Ubud dulu jangan janji kemana-kemana akan buat apa. Setelah itu keberlajutan siapa yang mengelola itu ide yang harus dipersiapkan,” tandasnya. (ina/kb)

    Back to top button