TABANAN, Kilasbali.com – Sebanyak 42 kelompok nelayan atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) mendapatkan bantuan alat tangkap sepanjang 2024.
Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebagian dari bantuan kepada kelompok nelayan tersebut sudah terealisasi.
Jenis bantuan yang diperoleh antara lain jukung, mesin tempel, jaring, freezer box, hingga cool box.
“Bantuan yang diperoleh ini semuanya dari pemerintah pusat,” jelas Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Tabanan, I Kade Artina, didampingi Kepala Bidang Perikanan Tangkap, I Gede Bogorada, Senin (9/9).
Bogorada menjelaskan, sepanjang 2024 ini ada 42 kelompok yang memperoleh bantuan tersebut.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut diperoleh setalah melakukan pengajuan proposal yang dikoordinir oleh penyuluh perikanan di masing-masing kelompok.
Proposal tersebut diserahkan langsung ke pusat dan sebelum bantuan itu direalisasikan, pusat akan mengajak Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan verifikasi di lapangan.
“Jadi kami di dinas ini hanya membantu melengkapi administrasi. Selebihnya itu urusan pusat. Karena bantuan yang diberikan ini langsung berupa barang kepada nelayan,” jelas Bogorada.
Karena bersumber langsung dari pusat, pihaknya tidak mengetahui berapa total nilai bantuan yang dikucurkan tersebut.
Namun dari beberapa kelompok nelayan, nilai bantuan itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Seperti bantuan yang diterima KUB Sindhu Merta pada Selasa (3/9) lalu.
Kelompok yang berada di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg Barat, itu memperoleh bantuan berupa paket jukung dan mesin tempel yang nilai keseluruhannya mencapai Rp 100 juta.
Bantuan tersebut merupakan salah satu yang sudah terealisasi sejauh ini. Ada juga bantuan yang masih dalam tahap verifikasi seperti 29 unit cool box dan 20 unit mesin tempel. “Untuk bantuan ini masih dalam tahap verifikasi dan bakal didapat di 2024 ini,” tegasnya.
Sementara itu, Artina menjelaskan bahwa bantuan yang diperoleh dari pusat ini sangat membantu aktivitas para nelayan di Tabanan karena menjadi kebutuhan utama.
Sejauh ini, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah daerah hanya bisa mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat karena memerlukan biaya yang besar.
“Kami harap bantuan ini bakal terus berlanjut di tahun 2024 bahkan bisa bertambah dari segi jumlah,” harapnya. (c/kb).
