TABANAN, Kilasbali.com – Asuransi jiwa bagi para nelayan di Kabupaten Tabanan masih kurang diminati.
Buktinya, setelah diperkenalkan pemerintah pusat melalui program gratis selama empat tahun dari 2016 hingga 2019, tidak seorang nelayan yang melanjutkannya secara mandiri.
Kondisi ini diungkapkan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Tabanan, I Gede Bogorada, Rabu (11/9).
“Kemarin ada yang sempat melanjutkannya. Itupun hanya setahun. Setelah itu tidak ada lagi,” ungkapnya.
Ia menyebut program asuransi jiwa sempat diterapkan di Kabupaten Tabanan sepanjang 2016 sampai 2019.
Saat itu, preminya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Kepesertaannya waktu itu terus bertambah secara bertahap dari tahun ke tahun.
Terakhir, jumlah pesertanya mencapai sekitar 1.200 nelayan.
Hanya saja, pada 2020 lalu terjadi pandemi COVID-19 yang membuat program asuransi jiwa gratis itu terhenti dan sampai sekarang tidak ada kelanjutannya.
“Mungkin setelah empat tahun ditanggung (pemerintah pusat) diharapkan mengurus mandiri. Tapi saya tanya ke Jasindo, tidak ada yang melanjutkan,” ujarnya.
Saat program itu masih terlaksana, premi yang dibayarkan bervariasi dari Rp 100 ribu, Rp 150 ribu, sampai Rp 175 ribu.
Selain itu, beberapa nelayan waktu itu juga sudah ada yang sempat mendapatkan santunan karena meninggal dunia.
Klaim asuransinya berbeda-beda tergantung kelompok umur.
Setahu Bogorada, klaim untuk nelayan yang sudah berusia di atas 60 tahun lebih kecil.
Menurutnya, di awal program tersebut, klaim yang bisa diajukan nelayan yang meninggal dunia bisa mencapai ratusan juta rupiah.
Namun, dalam perjalanannya diterapkan kebijakan kelompok umur sebab banyak yang meninggal karena faktor usia yang sudah lansia.
Karena itu, ia tidak memungkiri bahwa program asuransi jiwa bagi nelayan tersebut sangat bermanfaat. Sebab, pekerjaan nelayan di tengah laut sangat berisiko bagi keselamatan jiwa.
Di sisi lain, pemerintah kabupaten tidak bisa melanjutkan program tersebut karena terbentur keadaan anggaran yang belum memadai.
“Kalau APBD tidak mencukupi,” katanya.
Pihaknya juga sempat menanyakan kelanjutan program tersebut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Hanya saja, pusat saat ini lebih berkonsentrasi untuk memberikan bantuan alat tangkap dan membangun dermaga nelayan di beberapa daerah. (c/kb)
