PolitikTabanan

Mulyadi-Ardika Janjikan Hal Ini untuk Pertanian dan Cegah Status WBD Jatiluwih Dicabut

TABANAN, Kilasbali.com – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabanan nomor urut 1, I Nyoman Mulyadi dan I Nyoman Ardika (Mulyadi-Ardika), berjanji mempertahankan sektor pertanian.

 

Upaya mempertahankan sektor pertanian ini juga untuk mencegah ancaman dicabutnya status warisan budaya dunia (WBD) Jatiluwih oleh UNESCO lantaran massifnya aktivitas pembangunan di kawasan catur angga.

 

Dalam penajaman visi misi pada debat terbuka Pilkada Tabanan 2024 perdana, Kamis (31/10), Mulyadi-Ardika akan melakukan empat hal mendasar untuk menjaga sektor pertanian di Tabanan agar tetap berkelanjutan.

 

“Kami sebagai anak petani tentu akan konsen dengan subak dengan pekaseh di Tabanan yang ada 418 pekaseh,” ungkap calon wakil bupati Tabanan nomor urut 1, I Nyoman Ardika alias Sengap.

Baca Juga:  Perumda TAB Mulai Antisipasi Gangguan Layanan Selama Musim Hujan

 

Ia memastikan, bila terpilih dalam Pilkada 2024, Mulyadi-Ardika akan berkomitmen untuk peduli terhadap para pekaseh di Tabanan. Sehingga, di saat yang sama, status WBD Jatiluwih bisa dipertahankan.

 

“Kami sudah memikirkan hal yang paling prinsip dalam ranah pertanian. Ada empath al yang perlu digarisbawahi di sektor pertanian,” ungkapnya.

 

Ia merinci empat hal itu antara lain, memastikan ketersediaan air melalui sistem irigasinya agar bisa dimanfaatkan para petani untuk mengairi sawah mereka.

Baca Juga:  Tarif Tiket Pesawat Turun 10 Persen Dapat Respon Positif dari Pelaku Sektor Pariwisata

 

Kedua, menjamin ketersediaan pupuk yang murah agar bisa diolah petani tanpa biaya yang besar. Khususnya, di saat hasil pertanian merosot belakangan ini.

 

Ketiga, menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi bagi para petani yang merata untuk mengolah tanamannya.

 

“Dengan slogan one commando, kami akan bernegosiasi dengan Pemerintah Pusat untuk bisa menjamin pupuk itu sampai ke tangan petani,” kata Sengap seraya melanjutkan hal mendasar keempat adalah pengelolaan pasca panen.

 

Mempertajam kebijakan yang akan dilakukan terkait alih fungsi lahan, Sengap menyebut penerapan perizinan melalui sistem OSS (Online Single Submission) harus dilakukan dengan sangat jujur dan bijaksana. “Pemerintah harus bekerja sama dengan pekaseh,” ujarnya.

 

Baca Juga:  Unik Pura di Tengah Danau Jadi Lokasi Favorit Wisatawan saat Berkunjung ke Bali

Kerja sama itu diperlukan untuk memetakan ruang yang boleh dibangun dengan tetap merujuk pada konsep dan penataan tata ruang Bali. Mulai dari konsep ulu teben dan sad kertih. Dari segara kertih, giri kertih, wana kertih, danu kertih, sui kertih, kemudian jagat kertih.

 

“Sehingga perputaran air mampu terlaksana dengan baik dan petani bisa mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya. Sektor pertanian menjadi prioritas kami ke depan,” pungkasnya. (tim/kb)

Back to top button

Berita ini dilindungi