TABANAN, Kilasbali.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai dikabarkan mulai berlangsung pada hari ini, Senin (6/1). Namun di Kabupaten Tabanan, belum ada satu sekolah pun yang menggelarnya. Mulai dari PAUD, SD, hingga SMP.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan (Disdik) Tabanan menyebut masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan dari program strategis dari Pemerintah Pusat tersebut. Terakhir, sosialisasi pertama baru diikuti pada Sabtu (4/1).
“Belum ada juknis. Kami masih menunggu. Terutama untuk teknis pelaksanaannya, anggarannya, dan siapa pelaksananya,” jelas Kepala Disdik Tabanan, I Gusti Putu Ngurah Darma Utama.
Sesuai sosialisasi pada Sabtu (4/1), ia menyebut pelaksanaan MBG akan terbagi dalam dua gelombang.
Bagi siswa PAUD, TK, dan SD dari kelas 1, 2, hingga 3 akan diarahkan menjadi makan pagi. Sedangkan untuk siswa SD kelas 4, 5, 6, dan SMP diarahkan makan siang.
“Tentu kami harus pertimbangkan juga dengan jam pembelajaran. Sehingga, kegiatan strategis ini tidak sampai mengganggu jam pembelajaran,” imbuhnya.
Selain itu, MBG akan berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang nantinya di masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota membentuk Satuan Pelayanan Penanganan Gizi.
“Katanya sudah ada rekrutmen. Tapi untuk di Bali setahu saya belum ada satuan itu. Yang konfirmasi kepada kami juga belum ada. Tempatnya di mana? Siapa orangnya?” bebernya.
Sedangkan untuk mitra yang menjadi penyedia MBG, sepengetahuannya bisa melakukan pendaftaran melalui tautan secara online.
“Tidak boleh perorangan. Bisa BUMDes, koperasi, atau kelompok-kelompok masyarakat yang erat kaitannya dengan pengadaan,” sebutnya.
Namun saat disinggung soal anggaran, Darma Utama tegas menyebutkan pihaknya belum bisa memastikan nilainya dalam APBD.
Ini karena juknis pelaksanaan MBG belum ada sama sekali. Termasuk pada dokumen pelakasanaan anggaran (DPA).
“Di DPA belum ada. Ya wajar karena belum ada juknis. Akan ditaruh di mana (anggarannya),” tegasnya.
Selebihnya, pihaknya sejauh ini hanya bisa memberikan data siswa penerima MBG sebagai gambaran pelaksanaan pada nantinya.
Sesuai data per 1 Januari 2025, untuk siswa PAUD jumlahnya 9.364 orang, SD sebanyak 34.313 orang, SMP sebanyak 15.756 orang.
Selain itu, pihaknya sudah menginstruksikan kepada masing-masing sekolah untuk melakukan persiapan.
Di antaranya, memastikan adanya perlakuan khusus terhadap siswa-siswa yang berstatus disibilitas, difabel, atau yang memiliki alergi terhadap makanan tertentu.
Berikutnya, penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan MBG yang mungkin pada nantinya memanfaatkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
“(BOSP) juga masih menunggu juknis dari kementerian untuk tahun ini. Entah itu untuk APD (alat pelindung diri), kepentingan sanitasi, tempat cuci tangan, alat-alat makan. Barang kali di situ kami siapkan,” imbuhnya.
Selanjutnya, soal tempat penyelenggaraan MBG mengingat makanan yang akan disediakan nantinya dalam volume besar.
Dan soal pengawasan, ia menyebut pihaknya akan berkomunikasi dengan unsur-unsur terkait seperti Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Inspektorat, dan Ombudsman.
Koordinasi dengan beberap organisasi perangkat daerah (OPD) juga kemungkinan akan dibangun untuk kelancaran dari pelaksanaan MBG itu sendiri.
Ia mencontohkan, dengan Dinas Kesehatan untuk kepentingan kesehatan, keamanan, dan mitigasi risiko.
“Misalnya ada yang alergi atau keracunan. Ini perlu kerja sama dengan Dinas Kesehatan,” imbuhnya.
Begitu juga soal sampah. Ini kemungkinan akan dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Meski masing-masing sekolah sudah ada program pengelolaan sampah.
“Tentunya dalam hal ini, bila memang diperlukan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, untuk penanganan sampah termasuk sisa makanannya,” pungkasnya.
Mengenai uji coba, sejauh ini sudah ada satu sekolah yang telah melaksanakan MBG. Yakni SDN 1 Sudimara yang uji coba tersebut dilaksanakan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tabanan. (c/kb)