BirokrasiDenpasar

Cegah Korupsi, Rai Iswara Beberkan Ini

    DENPASAR, Kilasbali.com – KPK RI menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Daerah di Hotel Puri Santrian, Senin (19/10/2020). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kordinator Wilayah Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI, Adliansyah Nasution, Sekda Provinsi Bali, I Dewa Made Indra, Dirut BPD Bali, I Nyoman Sudharma beserta jajaran Direksi dan Komisaris. Tampak hadir pula Sekda Kota Denpasar, A.A.N. Rai Iswara bersama seluruh Sekda se-Bali.

    Sekda Rai Iswara mengatakan, Pemkot Denpasar pada prinsipnya siap mendukung dan mensukseskan upaya optimalisasi pendapatan daerah yang digencarkan Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemkot Denpasar juga tetap berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas korupsi.

    Baca Juga:  Bupati Tabanan Sampaikan Rekomendasi DPRD Tabanan Atas LKPJ TA 2023

    “Pada prinsipnya Pemkot Denpasar terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dengan berbagai inovasi dan terobosan yang terintegrasi,” ujarnya

    Dihadapan Kepala Kordinator Wilayah Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI, Adliansyah Nasution, Sekda Rai Iswara merinci beragam inovasi yang telah dilaksanakan Pemkot Denpasar dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah serta mendukung pencegahan korupsi terintegrasi dan berkelanjutan di Kota Denpasar.

     

    Program tersebut diantaranya, Integrasi Data TDUP dan IMB dengan data PHR dan PBB pada DPMPTSP, Host to Host BPHTP dan BPN, Kerjasama dengan Dirjen Pajak dan pemeriksaan PHR dan BPHTB, Integrasi Data Pajak Daerah dengan Disdukcapil untuk pemutahiran data wajib pajak, Aplikasi I-PBB (Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan), E-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), Pelayanan PBB melalui Mobil Keliling, Pemasangan Alat Perekam transaksi wajib pajak, Pembentukan Tim Pengendali Piutang Pajak Daerah Kota Denpasar, Pragmatis (Proses Mutasi SPPT PBB secar otomatis), Kerjasama Pembayaran Pajak dengan Bank BPD Bali, PT. POS dan Gojek, dan SMS Gateway.

    Baca Juga:  DPRD Tabanan Tetapkan Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023

    Selain itu ada pula tiga Inovasi yang masih dalam proses optimalisasi yang turut dipaparkan, yakni Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Pajak Daerah Terpadu, Pengembangan Aplikasi Maping Pendataan Wajib Pajak Daerah, dan Kerjasama Pembayaran dengan e-commerce yaitu Indomaret, Tokopedia dan lain-lain.

    “Jadi dengan inovasi inilah sebagai wujud komitmen Pemkot Denpasar bersama seluruh OPD untuk mendukung optimalisasi pendapatan derah dan mencegah terjadinya korupsi secara berkelanjutan, selain itu Pemkot Denpasar juga telah bekerjasama dengan BPD Bali dalam hal pembayaran pajak,” jelas Rai Iswara

    Baca Juga:  Penyineban Karya IBTK Tahun 2024, Pj Gubernur Bali Nuek Bagia Pula Kerti

    Kepala Kordinator Wilayah Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI, Adliansyah Nasution mengatakan pelaksanaan rakor ini sebagai langkah awal untuk mendukung pencegahan Korupsi secara terintegrasi di Provinsi Bali.

    “Jadi dengan berbagai terobosan, inovasi dan program diharapkan pemerintah daerah mampu mendukung pencegahan korupsi, dan selain itu pemerintah daerah juga didorong untuk mampu mengoptimalkan pendapatan daerah meski ditengah pandemi Covid-19 saat ini,” pungkasnya.(sgt/kb)

    Back to top button

    Berita ini dilindungi