Cok Ace Harap Perusahaan dan UMKM Tetap Laksankanan Jaminan Ketenagakerjaan

Birokrasi Ceremonial Denpasar
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace)

DENPASAR, Kilasbali.com – Kepesertaan masyarakat Bali dalam program jaminan sosial merupakan implementasi dari misi Pemerintah Provinsi Bali untuk mengembangkan sistem jaminan sosial secara koperhensif dan terintegrasi bagi kehidupan krama Bali sejak mulai lahir, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa hidupannya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) saat membuka rapat koordinasi Anugerah Paritrana Award 2020 BPJS Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Bali secara virtual di ruang kerjanya, Selasa (6/10/2020).

Cok Ace mengungkapkan, kondisi Covid-19 berdampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat utamanya dalam hal kesehatan dan juga perekonomian. Potret ini ditunjukkan rendahnya tingkat kunjungan wisatawan ke Bali yang menunjukkan pengaruh terhadap sektor pendukung bagi perkembangan pariwisata di Bali diantaranya tenaga kerja.

Baca Juga:  Astungkara, Sembuh Bertambah 99 Orang

“Data per Kabupaten se-Bali per september 2020 menunjukkan bahwa terdapat 76.940 orang pekerja formal yang dirumahkan dan 3.024 orang pekerja yang di PHK dari 1. 430 perusahaan,” ungkapnya.

Lanjut dia, kerugian yang dihadapi pengusaha Bali saat ini berpengaruh pada ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menyikapi hal tersebut, lanjut dia, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2020 telah menetapkan penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19 yang mengatur kebijakan relaksasi atau penyesuaian iuran berupa kelonggaran batas waktu pembayaran iuran yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun pada setiap bulannya.

Baca Juga:  Rai Mantra Semangati Satgas Covid-19 Desa Padangsambian Kelod dan Kelurahan Pemecutan

“Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi, mencegah hingga mengurangi pekerja yang mengalami pemotongan upah, pengurangan hari kerja, di rumah dengan upah dibayar sebagian atau upah tidak dibayar dan pemutusan hubungan kerja,” imbuhnya.

Cok Ace berharap, meskipun dalam masa pandemi Covid-19, perusahaan dan UMKM tetap melaksanakan program pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara Asisten Deputi Bidang Kepesertaan Skala Menengah BPJS Ketenagakerjaan, Deni Suardani mengatakan, untuk pemulihan ekonomi dan ketenagakerjaan maka Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI memberikan perlindungan jaminan berupa bantuan subsidi upah bagi pekerja non ASN yang bergaji di bawah 5 juta, dengan target 15,7 penerima.

“Sudah ada 12,4 juta pekerja yang telah menerima sebagai upaya mendorong daya beli. Selain itu kebijakan untuk pembayaran iuran mulai bukan Agustus sampai bulan Januari 2021 (selama 6 bulan ke depan) diperingan dengan cukup membayar iuran hanya 1% saja dari iuran yang seharusnya dibayar,” ujarnya.

Baca Juga:  Satgas TMMD Ke-109 Kodim  1611/Badung Sosialisasi Kesehatan dan KB

Untuk diketahui, rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan Penghargaan Paritrana Award 2020 di Provinsi Bali. Baik tingkat provinsi dan juga kabupaten/kota se-Bali yang ikut dalam proses penilaian pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Di mana koordinasi ini dilakukan untuk mempersiapkan dan menetapkan calon atau kandidat dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perusahaan dan Usaha Kecil Mikro (UKM) yang selanjutnya diserahkan kepada tim penilain pusat untuk menilai sesuai jadwal yang sudah ditentukan. (rls/kb)