Dewa Indra Minta TPAKD Kabupaten/Kota Langsung Kerja

Birokrasi Ceremonial Denpasar
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra

DENPASAR, Kilasbali.cm – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak semua pihak, khususnya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar bekerja lebih optimal dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

“Meskipun angkanya masih diatas rata-rata nasional, namun masih belum optimal apalagi maksimal. Ini tantangan kita agar acara seperti ini tidak sekedar seremonial saja,” kata Dewa Indra saat Pengukuhan TPAKD Kabupaten/Kota se-Bali di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (2/12/2020).

Dewa Indra berharap, pembentukan TPAKD di Kabupaten/Kota harus jadi langkah awal untuk bekerja lebih keras lagi kedepannya. “Langsung bekerja untuk petakan persoalan, bagi mana yang belum tersentuh dan diselesaikan bersama, sehingga fokus sasaran kita jelas dengan strategi tepat. Kita berharap tahun depan (angka literasi dan inklusi keuangan-red) bisa meningkat, itu ukuran kita,” jelasnya.

Baca Juga:  Pemkab Tabanan Launching Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 'Blue Card'

Di sisi lain, Birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng ini menyampaikan apresiasi atas peran OJK, yang terus meningkatkan upaya untuk turut membangun perekonomian di Bali. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada kepala kantor OJK untuk sinergi bersama aksi- aksi keuangan daerah, guna mendorong perekonomian di Bali.

“Kita bersama OJK terus berupaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat kita dan kabupaten kota harus mendukung penuh langkah kita. Contohnya kurbali.com (website kredit usaha rakyat-red) saya kira belum banyak yang mengakses, apalagi yang direalisasikan kreditnya.UMKM kita itu jumlahnya ratusan ribu. Idealnya semua tahu dan bisa akses informasi tentang KUR ini. Serapan KUR kita di Bali cukup baik, tapi belum optimal,” tegasnya.

Dewa Indra juga mengungkapkan bahwa saat ini di lingkungan Pemprov Bali tidak ada lagu transaksi tunai alias cash less. “Kita dorong lagi cash less ini ke penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard-red ) sebagai standarisasi pembayaran. Hal ini harus diperluas terus ke kabupaten/kota, harus jadi lifestyle,” ungkapnya.

Baca Juga:  Maknai Pandemi sebagai Akademi, Harus Lulus Ujian!

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara (Bali-Nusra) Giri Tribroto mengatakan bahwa sesuai arahan presiden, seluruh daerah harus mendukung untuk mempercepat akses keuangan masyarakat baik tabungan atau kredit. Dalam hal ini, TPAKD diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan pelaku UMKM khususnya dalam mengakses layanan jasa keuangan.

Baca Juga:  Dauh Puri Kaja Laksanakan Pemantauan PPKM Strategis

“Perlu senantiasa ada edukasi secara formal kepada setiap segmen masyarakat di kabupaten kota serta meningkatkan kewaspadaan akan investasi ilegal. Ini komitmen kita untuk terus memperluas akses keuangan,” tandasnya. (rls/kb)