Di Gianyar, Dewan Soroti Hotel Ambil ABT Lebih dari Satu Titik

Gianyar Politik
Foto: Ilustrasi air.

GIANYAR, Kilasbali.com – Ketua Komisi III DPRD Gianyar, Putu Gede Pebriantara menyoroti penggunaan air bawah tanah (ABT) yang tidak terkontrol oleh perusahaan besar seperti hotel, restoran dan lain sebagainya.

Bahkan, dirinya menuding bahwa di satu hotel diduga ada lebih dari satu titik sumur bor.  Di sisi lain, sebagai kamuflase, perushaan ini tetap terdaftar sebagai pelanggan PDAM.

“Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa pemanfaatan air PDAM hanya kamuflase. Jika tidak dikontrol, eksplorasi air tanah ini menimbulkan bencana krisis air ke depannya,” kata kader PDIP asal Peninjaoan, Batuan, Sukawati ini, Jumat (27/9/2019).

Pebri juga memprediksi Kabupaten Gianyar, tidak akan terhindarkan dari krisis air dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini terungkap setelah pihaknya menemukan sejumlah sumber mata air di Gianyar yang mulai mengering.

Di Blahbatuh dan Sukawati, ditemukan sumber mata air yang mengalami kekeringan. Sementara di wilayah Ubud, lahan persawahan yang dikepung akomodasi pariwisata, karakternya menyerap air.

“Ini terjadi karena eksplorasi air tanah yang  berlebihan, disamping tingginya alih fungsi lahan hijau serta kurangnya pemanfaatan air permukaaan,” terangnya.

Menyikapi kondisi itu, DPRD Gianyar juga sempat melaksanakan studi komprehensif yang dilakukan pihaknya ke sejumlah kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya.

Pihaknya tidak ingin seperti kota-kota ini yang dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan mereka akan mengalami krisis air bersih. Kondisi tersebut disebabkan oleh massifnya penggunaan air bawah tanah dari perusahaan besar.

“Kami melirik langkah antisipai pemerintah kota ini yang mulai melakukan kontrol penggunaaan ABT melalui pajak, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda),” terangnya.

Belajar darai langkah itu, sebutnya, Komisi III DPRD Gianyar akan mengusulkan pada Banmus DPRD Gianyar, supaya Ranperda ABT ini disusun berdasarkan inisiatif DPRD. Tidak tanggung-tanggung, Ranperda ini diharpkan sudah ditetapkan tahun depan. (ina/kb)