Di Tabanan, Perbekel Wajib Posting Ulang Anggaran Kebencanaan

Tabanan
Ket Foto: Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi

TABANAN, Kilasbali.com – Awalnya, sebagian besar Perbekel di Tabanan ragu untuk memposting ulang dana desa sesuai dengan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Surat Pemberitahuan Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 dan PMK RI Nomor 40/PMK.07/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa serta hasil video Confrence Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Bali dengan Menteri Desa PDDT terkait Dana Desa dapat dipergunakan untuk bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin di Desa.

Baca Juga:  Putri Koster Dikukuhkan Jadi Manggala Utama Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi. Menurutya, keraguan itu muncul karena belum ada payung aturan di pemerintah daerah. Akan tetapi, lanjut dia, dengan petunjuk teknis di keluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tabanan Nomor 140/725/DPMD/2020 tentang Pedoman Penetapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Perubahan APBDes 2020, maka sudah jelas dan tegas bahwa Perbekel wajib memposting ulang anggarannya di bidang 5 yaitu program kebencanaan.

“Sesuai petunjuk teknis masing-masing desa telah ditentukan nilai BLT maksimal serta maksimal jumlah KK penerima sesuai alokasi Dana Desa tahun 2020. Per desa untuk BLT rata-rata maksimalnya Rp 250 Juta dan untuk sarana serta operasional Posko Covid-19 rata-raya Rp 100 Juta,” katanya, Jumat (24/4/2020).

Baca Juga:  Dandim Jembrana Pantau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Ibadah

Namun ditambahkan politisi PDI Perjuangan asal Marga tersebut, ada Desa yang hanya memasang anggaran Rp 30 Juta untuk Posko Gotong Royong, sehingga hal tersebut harus betul-betul diperhatikan sebab sesuai PKM Nomor 40 Tahun 2020 ada sanksi bagi desa yang tidak becus mengatur anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ini termasuk apabila tidak melaksanakan kegiatan BLT.

“Sanksinya berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan, dan nanti akan kita tegaskan kembali dalam bentuk Perbup,” tegas Nurcahyadi.

Adapun besaran BLT tersebut diberikan Rp. 600.000 per bulan selama 3 bulan dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2020.

Baca Juga:  Diduga Terlibat Jadi Tim Kampanye, Bawaslu Periksa Kades, BPD dan Kaur

Penyaluran dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mekanisme Non Tunai dan dengan sasaran keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan akibat Bencana Non Alam Virus Corona Disease (Covid-19), belum termasuk dalam Basis data menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan kriteria lainnya.

“Kriteria umumnya seperti itu tetapi nanti akan ditentukan lewat Musdes khusus,” pungkasnya. (D*/kb)