Gubernur Bali Lounching QRIS untuk Dana Punia dan UMKM

Denpasar Ekonomi Bisnis
Foto: Gubernur Bali Wayan Koster di dampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma melakukan lounching penggunaan QRIS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

DENPASAR, Kilasbali.com – Untuk mempermudah transaksi pembayaran elektronik sekaligus mendukung program Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Bali Wayan Koster di dampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma melakukan lounching penggunaan QRIS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya mensosialisasikan penggunaan QRIS untuk dana punia dan pembayaran elektronik bagi UMKM. Di mana kegiatan itu berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur, Jumat (14/2/2020).

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dengan tegas keberpihakannya kepada BPD, yang dengan simultan terus meningkatkan kapasitas layanan terhadap nasabah, salah satunya dengan mengaktifkan layanan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) untuk melakukan pembayaran yang menggunakan QR Code dari Mobile Banking.

“Saya sangat mengapresiasi langkah dan kinerja BPD Bali selaku salah satu perbankan yang bermitra dengan Pemerintah yang terus memberikan kemudahan bagi nasabah, dan melakukan inovasi baru dalam pengembangan perekonomian. Ke depan saya harapkan akan semakin ditingkatkan sistem keberimbangan antara sistem perekonomian pemerintah dengan dukungan dunia perbankan yang dijalani oleh BPD,” katanya.

Gubernur Koster menginginkan agar pembangunan perekonomian Bali ke depan lebih banyak mengoptimalkan pelaku perekonomian yang teribat dilapangan langsung dan berasal dari Bali, dengan tujuan mereka mampu memberikan kontribusi Bali agar semua yang di gali di Bali mampu diputar dan di investasikan di Bali lagi. Sehingga memberi imbas dan manfaat bagi masyarakat Bali.

“Saya tidak akan membiarkan Bali menjadi praktek ekonomi yang hanya meninggalkan sampah di daerah ini, namun ekonomi Bali harus tumbuh secara adil dan merata dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Bali secara luas,” jelasnya.

Menurutnya, Bali yang kecil harus di desain dengan baik. Dengan cara bersatu untuk membangun pertumbuhan ekonomi, maka BPD diharapkan mampu bersaing dengan perbankan yang lainnya, dan tidak lelah untuk berbenah ke arah yang lebih matang. Khususnya perbaikan infrastruktur di sejumlah bidang.

Untuk memajukan Bali, kata dia, yakni dengan penyeimbangan destinasi baru khususnya pembenahan infrastruktur. Dirinya selalu mencari celah agar peserta lelang dan tender yang terlibat di Bali khususnya berkaitanan dengan Pemerintah Daerah (institusi vertikal yang bekerjasama dengan Pemerintah), wajib memiliki rekening BPD, disamping BPD juga harus memiliki sistem protect yang kuat.

Sementara itu Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan bahwa BPD Bali adalah bank kedua di seluruh Bank Pembangunan Daerah yang diijinkan untuk melakukan QRIS dalam rangka peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan negara, termasuk peningkatanan kapasitas UMKM yang ada di Bali.

“Selain berlaku untuk transaksi penerimaan keuangan negara, QRIS juga berlaku untuk penerima dana punia di pura, yang sudah dibukakan sebanyak 349 pura, termasuk Pura Mandara Giri Semeru Agung, Lumajang,” ungkapnya.

Untuk saat ini, kata dia, punia di sejumlah Pura di Bali (Pura Penataran Agung Besakih, Pura Melanting, Pura Batur, Pura Luhur Uluwatu, Pura Agung Jagatnatha, Pura Candi Narmada) bisa dilakukan dengan QRIS dan tidak hanya dengan uang tunai saja.

“Dengan menggunakan barcode maka transaksi keuangan akan lebih cepat dan trasparan. Transaksi ini mempermudah dan bisa di akses oleh tata kelola pemerintahan sampai dengan desa adat dan masyarakat adat dalam rangka mendukung program Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” pungkasnya. (rls/kb)