Gubernur Koster Beberkan Capaian Kinerja Penanganan Covid-19

Denpasar
Gubernur Koster didampingi Kadis Kesehatan Suarjaya dan Kadis Perhubungan Provinsi Bali Gde Samsi, saat menyampaikan kinerja penanganan Covid-19, di Jayasabha Rumah Jabatan Gubernur Bali di Denpasar

DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pencapaian kinerja penanganan Covid-19 di Provinsi Bali. Koster mengatakan bahwa Bali mencapai peringkat tertinggi dalam penerapan protokol kesehatan sesuai rapat dengan data yang disampaikan Kepala BNPB/ Ketua Satgas Nasional Penanggulangan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo.

“Kepatuhan memakai masker dengan persentase mencapai 96,47% tertinggi di Indonesia, kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan dengan persentase mencapai 91,95% tertinggi di Indonesia,” sebut Gubernur Koster didampingi Kadis Kesehatan Suarjaya dan Kadis Perhubungan Provinsi Bali Gde Samsi, di Jayasabha Rumah Jabatan Gubernur Bali di Denpasar, Selasa (5/1/2020).

Selain itu, lanjut Koster, untuk pencapaian hasil dari penerapan protokol kesehatan, Bali menjadi provinsi dengan penambahan kasus baru terkendali, rata-rata 98 orang per hari dari data tanggal 4 Januari 2021, tingkat kesembuhan mencapai 90,96% tertinggi di Indonesia, dan tingkat kematian terkendali dan cenderung menurun, rata-rata kurang dari 5 orang per hari, secara kumulatif mencapai 2,95% dari data tanggal 4 Januari 2021. Di mana penambahan kasus baru tertinggi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.

Baca Juga:  Belasan Buruh Tertimbun Senderan, Seorang Tewas

“Pencapaian kinerja yang baik ini adalah berkat kerja keras dan kebersamaan dari para pihak Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Kodam IX/Udayana, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali masing-masing beserta jajaran, dan Desa Adat, Desa/Kelurahan, serta kelompok masyarakat. Pencapaian kinerja yang baik ini juga menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan dan kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (jus/kb)