KLUNGKUNG , Kilasbali.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP), Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) bukan hanya bertugas sebagai penjaga Kota yang bertindak pasif, tetapi lebih pada lembaga yang memiliki peran aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan dan memberikan perlindungan masyarakat dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Bali, Wayan Koster dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, saat Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke 69 Satpol PP, Hari Ulang Tahun ke 57 Satuan Linmas sekaligus Hari Ulang Tahun ke 100 Pemadam Kebakaran tahun 2019, di Lapangan Puputan Kertha Gosa, Klungkung, Senin (6/5/2019).
Menurut Koster, peningkatan kesiapsiagaan serta keterlibatan Satpol PP, Satlinmas dan Damkar sudah dapat dibuktikan dengan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum penyelenggaraan Pemilu serentak, baik sebelum maupun pada saat pemilu, hingga pasca pemungutan suara.
Selain itu, lanjut Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini, para petugas tersebut juga telah terlibat dalam penanggulangan bencana, serta melaksanakan tugas sosial kemasyarakatan lainnya secara terpadu, dan selalu bersinergi dengan melibatkan petugas keamanan tradisional (pecalang) melalui pola “one island, one management and one commando”.
“Sejalan dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan semesta berencana dan misi ke 19, yakni mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan, maka melalui tema “Nangun Trepti Krama lan Jagat Bali”, semua pihak diajak bersama-sama membangun kenyamanan masyarakat dan wilayah Bali berbasis sosial budaya,” himbaunya.
Melalui peringatan HUT Satpol PP ke 69, Satlinmas ke 57 dan Damkar ke 100 ini, Gubernur asal Sambiran ini berharap, para petugas keamanan tersebut mampu meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan guna mewujudkan perlindungan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang terencana. (rls*/kb)
