DENPASAR, Kilasbali.com-Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional. Hal ini harus ditindak lanjuti oleh seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk Polri untuk melaksanakan Musrenbang Polri yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan Musrenbang Polda dalam rangka menyusun Rencana Kerja (Renja) tingkat Polda.
Atas hal tersebut, selaku pengemban fungsi perencanaan tingkat Polda, Biro Rena melaksanakan Musrenbang Polda Bali tahun 2018 di Hotel Grand Santhi, Denpasar, Kamis (21/6/2018). Musrenbang kali ini mengusung tema “Reformasi Birokrasi Polri untuk Stabilitas Keamanan Nasional dan Suksesnya Pemilu”. Tidak hanya itu, panitia juga menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Bali serta Kakanwil DJPB Provinsi Bali sebagai narasumber.
Karo Rena Polda Bali Kombes Pol. Drs. I Gusti Made Adhi Sadnyana Putra, S.H. menyampaikan, kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun untuk menyatukan perencanaan yang bersifat top down dan bottom up yaitu menyampaikan kebijakan pemerintah yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di bidang keamanan dengan usulan kebutuhan dari satker berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Renstra dan Rancangan Renjanya.
“Musrenbang ini sebagai forum strategis untuk melakukan pembahasan rencana, program dan kegiatan. Diharapkan dapat menghasilkan dokumen strategis sebagai hasil pelaksanaan Musrenbang Polda Bali tahun 2018 yang diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja Polda Bali tahun 2019,” ungkap Kombes Pol. Drs. I Gusti Made Adhi Sadnyana Putra, S.H., selaku Ketua Panitia.
Sementara, Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose dalam sambutannya mengharapkan kepada para narasumber dapat memberikan masukan dan informasi serta arahan terkait dengan kebijakan pemerintah daerah, mekanisme dan siklus pengelolaan anggaran kepada para kasatker dan para pengemban fungsi perencanaan di jajaran Polda Bali agar lebih memahami teknis perencanaan anggaran berbasis kinerja. Sehingga pagu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal tepat guna dan tepat sasaran, efektif dan efisien serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Disampaikannya, secara berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2017, Polda Bali mendapat juara 1 dengan nilai 72,60/BB dalam bidang perencanaan. Dimana, dasar penialian dari AKIP adalah produk perencanaan seperti Renstra Polda Bali, Renja, Penetapan Kinerja, Indikator Utama (IKU) serta Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKIP).
“Penilaian tersebut menunnjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengunaan anggaran sejalan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil yang dilaksanakan oleh Polda Bali sudah menunjukkan hasil yang baik,” terang Kapolda Bali.
Jenderal bintang dua di pundak ini berharap, Musrenbang ini dapat menjadi wadah untuk membahas kebijakan dan strategi Polda Bali dalam pelaksanaan tupoksi Polri, khususnya prioritas di bidang keamanan untuk mendukung rencana kerja pemerintah (RKP) 2019 serta program prioritas Kapolri (Prmoter) yang tertuang dalam Renstra dan program prioritas Polda Bali (Commander Wish).
Acara ini juga dihadiri Wakapolda Bali Brigjen Pol. Drs. I Wayan Sunartha, Pejabat Utama Polda Bali dan Kapolres se-Bali. Tidak hanya itu, kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari yaitu mulai dari tanggal 21 hingga 22 Juni 2018 ini diikuti oleh pengemban fungsi perencanaan jajaran Polda Bali seperti para Kasubbag Renmin Satker Polda, para Kabag Ren Polres dan operator. (Rls/*KB).
