MANGUPURA, Kilasbali.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, penyaluran dana desa di Indonesia kini menjadi perhatian dunia internasional, seperti contohnya lembaga World Bank. Karena Indonesia satu-satunya yang punya program ini.
“Bahkan Malaysia pun belajar dari kita. Pembangunan infrastruktur luar biasa dan pertama kali dalam sejarah, tingkat pengentasan kemiskinan di desa lebih bagus di desa dibandingkan di kota,” kata Sandjojo dalam talkshow bertajuk ‘Pengawalan Terhadap Penyaluran Dana Desa Tahun 2019 Melalui Program Jaga Desa’ di Hotel Dynasti, Kuta, Kamis (28/3/2019) malam.
Dana desa menurut Sandjojo, merupakan sebuah stimulan untuk kemajuan desa dan bukan merupakan modal utama pembangunan desa. “Contohnya di Bali ada desa Kutuh di Kabupaten Badung yang punya aset miliaran karena mampu memanfaatkan dana desa secara efektif terutama untuk mendukung pariwisata. Bali adalah contoh baik, dan banyak desa yang harus belajar ke Bali,” ujar Sandjojo.
Ditambah lagi, lanjut Sandjojo, hanya kurang dari 1 persen desa yang bermasalah dari 70 ribuan desa di seluruh Indonesia. “Persentasenya kecil sekali dibanding yang berhasil dan terserap maksimal,” tambahnya.
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jan S Maringka mengingatkan agar bersama menjaga transparansi pengelolaan dana desa sekaligus memberikan pengarahan. “Sekarang yang penting pencegahan, bukan berapa yang diproses hukum, kalau bisa tidak ada yang diproses itu yang jadi tujuan, kejaksaan punya program Jaga Desa dan Jaksa Menyapa untuk itu,” tegasnya.
“Ini adalah bagian dari komitmen nawacita pembangunan desa dan daerah pinggiran,” tambah Maringka.
Sementara itu, ekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, penyaluran dana desa dari APBN di Bali mampu berjalan dengan baik dan efektif. “Penyalahgunaan dana desa di Bali itu angkanya nol, artinya tidak ada yang tersangkut hukum akibat penyalahgunaan dana desa,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan dan sinergi yang baik dari jajaran desa beserta kejaksaan, kepolisian dan stakeholder lainnya membuat pengelolaan dana desa transparan dan terjaga. “Kalaupun ada, itu lebih kepada mal-administrasi yang saya kira cukup wajar karena kita maklumi perangkat desa bukan diangkat dengan kualifikasi tinggi, jadi perlu arahan dan pendampingan lebih lanjut,” kata Dewa Indra.
Lebih lanjut mantan kepala BPBD Bali ini juga menekankan pentingnya peran provinsi dan pemkab dalam memberikan suasana nyaman pada pengembangan desa. “Begitupun dengan arahan yang baik, sehingga dana desa bisa terserap. Di Bali, tingkat serapan dananya 100 persen. Jadi banyak desa di Bali yang maju pesat sekarang,” ujanrya.
Dewa Indra juga menyampaikan perihal eksistensi Desa Adat di Bali yang punya peranan tak kalah penting untuk adat budaya di Bali. “Aspirasinya, agar keberadaan desa adat juga dapat stimulan dana desa seperti halnya desa dinas,” tandas. (rls*/kb)
