TABANAN, Kilasbali.com – Komisi IV DPRD Tabanan melakukan sidak ke BRSU Tabanan, Kamis (13/2/2020). Sidak ini untuk memastikan kesiapan BRSU sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan pasien virus corona di Bali. Dalam sidak itu terungkap bahwa pihak rumah sakit kekurangan alat pelindung diri untuk tim medis.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, dr. I Nyoman Suratmika didampingi Direktur BRSU Tabanan, dr. I Nyoman menyampaikan, BRSU Tabanan saat ini hanya memiliki 20 set. Padahal apabila ada pasien yang masuk dibutuhkan ratusan set pakaian.
Atas kondisi tersebut pihaknya telah memohonkan pengadaan ke Provinsi dan Kemenkes. “Karena dalam sehari ada tim media yang menangani kan bergilir, sedangkan pakaian itu hanya sekali pakai, sehingga sebenarnya dibutuhkan hingga 750 set. Stok di rumah sakit sebenarnya selalu ada tapi tidak terlalu banyak,” katanya.
Menurutnya sebagai rumah sakit rujukan, BRSU Tabanan telah memiliki ruang isolasi. Dimana ruang isolasi ini nantinya digunakan oleh pasien yang suspect virus corona.
Apabila ada pasien yang memiliki riwayat pernah ke Tiongkok dan sampai di Indonesia mengalami gejala pneumonia atau infeksi pada paru-paru maka pasien tersebut bisa dikatakan suspect dan harus dimasukkan ke ruang isolasi.
“Tapi kalau tidak mengalami kedua hal tersebut atau hanya salah satunya itu akan di observasi, tidak harus diisolasi. Observasinya ya bisa seperti yang di Natuna, diruang terbuka namun selama 14 hari sesuai masa inkubasi virus,” paparnya.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana yang memimpin sidak itu mengatakan sidak ke ini untuk memastikan kesiapan BRSU Tabanan terkait penanganan virus corona. Kendatipun masih ada beberapa ruangan yang perlu disempurnakan.
“Kita sudah diskusi dengan Dinkes dan Direktur BRSU, masih akan kita lihat anggarannya mudah-mudahan dari dana BLUD memungkinkan,” ujarnya.
Penyempurnaan ruangan yang dimaksud adalah membuat ruangan bertekanan udara negatif sesuai yang disyaratkan sebagai ruang isolasi.
Disamping itu pihaknya juga meminta agar pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan lebih terbuka terkait informasi mengenai viris corona kepada masyarakat agar masyarakat tidak cemas.
“Karena saat masyarakat mendapatkan informasi yang simpang siur justru membuat masyarakat cemas. Ketakutan yang berlebih bisa saja mengakibatkan efek yang lebih parah dari virus corona itu sendiri,” tandas politisi PDIP ini. (D*/KB)
