Pemkot Rancang Payung Hukum Integrasi CSR/TJSL Dengan Program Pembangunan

Ceremonial Denpasar
foto : Rapat Teknis Perwali Corporate Social Responsibility dan/atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (CSR/TJSL) dengan Program Pembangunan di Kota Denpasar

DENPASAR, Kilasbali.com – Pemerintah Kota Denpasar merancang produk hukum daerah guna mengintegrasikan Corporate Social Responsibility dan/atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (CSR/TJSL) dengan Program Pembangunan di Kota Denpasar.

Dimana melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan dirancang dalam Perwali. Demikian diungkapkan Kepala BPKAD Kota Denpasar, I Made Pasek Mandira, Rabu (18/8/2021).

Pasek menjelaskan, rancangan produk hukum berupa Perwali ini sebagai upaya menggali serta optimalisasi pemanfaatan CSR/TJSL guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota Denpasar.

Baca Juga:  Antisipasi Pohon Tumbang, DLHK Denpasar Intensifkan Perompesan

Pemanfaatan potensi CSR / TJSL perlu diintegrasikan dengan program pembangunan pemerintah Kota Denpasar, sehingga diharapkan lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

“Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut perlu dibuatkan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah sebagai acuan tata cara sistem dan prosedur bagi pengelola keuangan dan barang milik daerah. Hingga saat ini, penyusunan rancangan Perwali tersebut telah dilakukan melalui berbagai tahapan dengan melibatkan instansi terkait seperti Inspektorat, Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perkim, DLHK, Bagian Hukum dan Bagian Kerjasama, serta telah dilakukan sosialisasi dan penyamaan persepsi dengan pelaku dunia usaha, asosiasi kepariwisataan dan pihak perbankan,” imbuhnya.

Dari sosialisasi, ia menyebutkan pelaku usaha menyambut baik inovasi ini sehingga sumbangsih dari pelaku usaha dalam bentuk CSR lebih optimal senergitasnya dengan program pembangunan di Kota Denpasar.

Baca Juga:  Mangku Pastika Minta Warga Flobamora Bali Urus Kartu Tanda Penduduk 

Pihaknya juga sudah konsultasi terkait Perwali ini kepada BPKP Perwakilan Bali dan Kantor Akuntan Publik untuk meningkatkan transparansi dan menghindari permasalahan hukum yang mungkin terjadi.

“Dengan tersusunnya Peraturan Walikota ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan tata cara, sistem, dan prosedur bagi pengelola keuangan dan barang milik daerah di Kota Denpasar,” harapnya.(kb/rls)