Penurunan PMI di Pelabuhan Benoa, Sekda Dewa Indra Tegaskan Itu Keputusan Gugus Pusat

Denpasar
Foto: Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang juga sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra.

DENPASAR, Kilasbali.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang juga sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra menanggapi pemberitaan di beberapa media terkait pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Denpasar I Ketut Sriawan tentang Kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pelabuhan Benoa, Denpasar.

Dalam pernyataannya, Kadishub Denpasar I Ketut Sriawan, Kamis (16/4/2020) mengatakan semestinya semua PMI yang baru pulang dari luar negeri turun di Pulau Nipah, Tanjung Balai Karimun dan Pulau Galang, Kepulauan Riau, bukan di Pelabuhan Benoa. Sriawan mengatakan sebenarnya dalam kaitannya dengan pemulangan PMI asal Bali, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan semuanya berbagi tugas.

Terkait hal ini, Sekda Dewa Indra memberikan penjelasan pada Kamis (16/4/2020) petang dalam konferensi pers terkait pelaksanaan Gugus Tugas Covid-19 di Denpasar. Dewa Indra bahkan berharap pernyataan yang disampaikan Kadishub Denpasar itu tidak benar. Namun apabila memang seperti itu pernyataan yang disampaikan, Dewa Indra menyebut hal itu tidak tepat.

Baca Juga:  Bali Masuk 8 Besar Penularan Covid-19 Nasional, Tim Gabungan Gencarkan Operasi Yustisi

“Kalau seperti itu, maka namanya itu tidak tepat. Satu OPD (organisasi perangkat daerah) menolak keputusan nasional,” ujarnya.

Menurut Dewa Indra, pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Anak Buah kapal (ABK) menggunakan kapal pesiar yang berlabuh di Pelabuhan Benoa adalah keputusan Gugus Tugas Nasional. Yang dikatakan Dewa Indra telah dibicarakan oleh para pemimpin pemerintahan.

Gubernur Bali dikatakan Dewa Indra telah berkomunikasi dan bersurat kepada Ketua Gugus Tugas Nasional. Lebih lanjut, sebagai aparat, tugasnya adalah bekerja melaksanakan perintah.

Baca Juga:  Putus Mata Rantai Penularan, Dewa Indra Minta 'Tajen' Dihentikan

“Kalau di provinsi ada yang menyayangkan seperti itu, maka sudah pasti mengambil tindakan tegas. Karena itu tidak tepat. Bagaimana mungkin seorang Kepala Dinas menolak kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

Ditambahkan Dewa Indra, penurunan ABK di Pelabuhan Benoa adalah keputusan Nasional dan telah dipertimbangkan berbagai aspeknya. Untuk itu, Ia mengajak semua pihak untuk ikut melaksanakan keputusan tersebut. (rls/kb)