Pulihkan Pariwisata dan Ekonomi Bali, Koster Usulkan Skema ke Jokowi

Denpasar Ekonomi Bisnis
Foto: Gubernur Koster berfoto bersama dengan Menteri Wishnutama di Jayasabha.

DENPASAR, Kilasbali.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali, pimpinan asosiasi, perbankan, dan pelaku usaha.

Di mana pertemuan itu difasilitasi Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Gajah Jayasabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali di Denpasar, Rabu (14/10/2020).

Dikutip dari rilis yang diterima redaksi kilasbali, pertemuan itu membahas usulan kebijakan pasial darurat kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam pemulihan pariwisata dan ekonomi Bali berupa pinjaman lunak kepada pengusaha Bali yang terdampak Covid-19.

Baca Juga:  Ciptakan Kerumunan, Satpol PP Denpasar Tertibkan Usaha Biliard

“Sektor pariwisata memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya Bali. Tahun 2019, kontribusi pariwisata terhadap PDB Indonesia mencapai 5,5 persen dari total Penerimaan Devisa Pariwisata Nasional sebesar 55,36 persen dikontribusikan oleh Provinsi Bali,” ungkap Koster seperti dikutip dari rilis yang diterima redaksi kilasbali.

Menurutnya, sebagai provinsi yang perekonomiannya ditopang sektor pariwisata secara spasial Bali mengalami kontraksi terdalam pada triwulan II 2020. Penurunan kunjungan wisatawan telah berdampak penutupan hotel, restoran, serta perusahaan pendukung pariwisata lainnya.

“Hal ini juga diikuti dengan PHK dan juga unpaid leave sejumlah pekerja. Kerugian penerimaan devisa akibat Covid-19, diperkirakan mencapai Rp 100 triliun per tahun,” tandasnya.

Baca Juga:  Studi Kehumasan dan Media, Komisi I DPRD Kota Palopo Kunjungi Pemkot Denpasar

Menyikapi hal itu, Gubernur Bali mengusulkan skema kepada Presiden berupa pinjaman lunak sebagai modal kerja bagi pengusaha di sektor pariwisata dan pendukung pariwisata di Bali sebesar Rp9,4 triliun.

Pinjaman ini diantaranya melalui skema PEN, jangka waktu maksimal 10 tahun, suku bunga rendah/tanpa suku bunga, alokasi pinjaman berdasarkan kontribusi PHR, dan penjamin kredit korporasi dari pemerintah.

“Dengan pinjaman lunak ini, diharapkan para pengusaha dapat bertahan di masa pandemi ini,” harapnya. (rls/kb)