Rancangan Rencana Kerja DKLH Bali 2022 Diduga Loloskan Proyek Insinerator di TPA Sarbagita, WALHI Terobos Pertemuan

Denpasar
DENPASAR, Kilasbali.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Bali (WALHI Bali) menerobos masuk dalam pertemuan pembahasan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Propinsi Bali 2022, yang diadakan di Kantor DKLH Bali pada hari Senin, (22/2/2021).
  • Pelantikan Bupati Jembrana

  • Pelantikan bupati tabanan 2021
  • Pelantikan bupati tabanan 2021
  • Pelantikan bupati tabanan 2021

DENPASAR, Kilasbali.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Bali (WALHI Bali) menerobos masuk dalam pertemuan pembahasan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Propinsi Bali 2022, yang diadakan di Kantor DKLH Bali pada hari Senin, (22/2/2021).

WALHI Bali menduga rapat ini sebagai pintu masuk untuk meloloskan Proyek Pengelolaan Sampah dengan dibakar menggunakan Insinerator, yang saat ini direncanakan di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (TPA Sarbagita).

Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Bali, Made Krisna Dinata (Bokis) menerangkan undangan serta dokumen pembahasan tersebut baru didapatkan pukul 19.00 Wita sehari sebelum pertemuan.

Padahal, menurut Bokis hak partisipas masyarakat dalam pemerintah telah diatur dalam Prinsip-Prinsip Good Governance, Konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Krisna menegaskan bahwa DKLH Bali telah melanggar konstitusi, UU HAM, dan Prinsip-prinsip Good Governance. “Tidak memenuhi Prinsip Pemerintahan yang baik”, tegasnya.

Baca Juga:  Kerjasama Masyarakat dan Pemerintah Kunci Kerberhasilan Tangani Covid-19

Krisna Bokis menerangkan pada poin 4 rencana Program Prioritas Tahun 2022 terkait Program Pengelolaan Persampahan, Rancangan Rencana Kerja DKLH Propinsi Bali 2022, menjelasakan bahwa sub kegiatan kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST regional, pelaksanaannya dengan kerjasama dengan pihak lain di TPA Regional Sarbagita.

Temuan tersebut disandingkan oleh Bokis dengan Pasal 5 ayat (1) Perpres 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah dengan PLTSa dapat dilakukan melalui kerjasama.

Atas temuan tersebut, Krisna menduga bahwa Rancangan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Propinsi Bali 2022 dijadikan sebagai pintu masuk untuk meloloskan proyek insinerator di TPA Sarbagita.

“Apakah frasa yang sama itu hanya kebetulan atau sudah dirancang untuk melegitimasi pengoperasian insinerator di TPA Sarbagita,” tanya Bokis.

Bokis juga menjelaskan dampak dari operasional insinerator tersebut berbahaya bagi kesehatan masyarakat, dimana dalam Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 P/HUM/2016 pada intinya menyatakan bahwa pembangunan listrik berbasis sampah yang membatasi ruang lingkup pada teknologi thermal process meliputi: gasifikasi, incenerator dan pyrolysis yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan manusia karena dapat menghasilkan dioxin.

Baca Juga:  Pemprov Bali Fasilitasi Wartawan Vaksinasi Covid-19 

Ia juga menerangkan banyak riset-riset yang sudah menyimpulkan bahwa penggunaan insinerator berbahaya bagi kesehatan manusia. “Insinerator ini berpotensi merusak lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat,” ujar Bokis.

Dalam surat tanggapan yang diserahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Bali, WALHI Bali menuntut agar WALHI Bali dilibatkan dalam setiap proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja DKLH Bali Tahun 2022 hingga ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), tidak menggunakan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Propinsi Bali Tahun 2022, untuk meloloskan proyek pengelolaan sampah dengan insinerator atau teknologi lainnya yang berpotensi merusak lingkungan dan merusak kesehatan manusia di TPA Regional Sarbagita,.

Baca Juga:  Praktisi Wariga dan Lontar Dianugerahi Bali Kérthi Nugraha Mahottama

Ketiga, WALHI menutut agar DKLH Bali Menyusun Rencana Tahun 2022 dengan mengedepankan prinsip good goverance, serta prinsip yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, termasuk menghentikan rencana pembangunan PLTSa di TPA Regional Sarbagita dan terakhir agar DKLH Bali menghentikan cara-cara yang Menutupi Informasi dan Membatasi Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, khususnya Rencana Kerja Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Propinsi Bali Tahun 2022.(sgt/kb)