Sekda Targetkan Bali Raih Predikat Provinsi Sehat

Birokrasi Denpasar Pemerintahan
Foto: Rapat koordinasi tim pembina kabupaten/kota sehat yang berlangsung di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Jumat (9/8/2019).

DENPASAR, Kilasbali.com – Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Bali yang diketuai Sekda Dewa Made Indra bertekad mempercepat terwujudnya Bali sebagai Provinsi Sehat. Melalui komitmen dan sinergi dengan kabupaten/kota, Bali ditargetkan dapat meraih predikat sebagai provinsi sehat pada tahun 2021 mendatang.

Penegasan tersebut diutarakan Sekda Dewa Indra menanggapi paparan Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya pada rapat koordinasi tim pembina kabupaten/kota sehat yang berlangsung di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Jumat (9/8/2019).

Kadiskes Suarjaya mengatakan bahwa predikat sebagai provinsi sehat bisa diraih jika seluruh kabupaten/kota telah meraih predikat sebagai kabupaten/kota sehat (KKS). Tahun ini, pihaknya mengajukan 8 kabupaten untuk mengikuti verifikasi KKS tingkat nasional.

Dari delapan yang diajukan, hingga saat ini 6 kabupaten telah lolos bedah dokumen yaitu Gianyar, Klungkung, Tabanan, Buleleng, Jembrana dan Karangasem. Menurut Suarjaya, kriteria penilaian KKS memang agak unik.

Ia mencontohkan Kota Denpasar yang tak bisa diajukan dalam KKS tahun ini karena tiga tahun berturut-turut meraih predikat tertinggi yaitu wistara dalam lomba KKS. Untuk bisa diajukan lagi, Denpasar harus memenuhi syarat Open Defecation Free (ODF). ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.

Sementara Denpasar saat ini masih menyisakan 43 kepala keluarga yang belum memiliki jamban yang memenuhi syarat. Menurut Suarjaya, ODF memang menjadi syarat mutlak dalam meraih predikat provinsi sehat. Jika ditotal, hingga saat ini 8 persen kepala keluarga yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Bali belum memiliki jamban. “Inilah yang menjadi PR Tim Pembina Kabupaten/Kota sehat,” imbuhnya.

Kepemilikan jamban menjadi kriteria penting dalam penilaian karena pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Sehingga untuk memutuskan rantai penularan ini harus dilakukan rekayasa pada akses ini yaitu dengan kepemilikan jamban.

Menanggapi paparan tersebut, Sekda Dewa Indra menilai kriteria penilaian KKS kurang sikron dengan indikator capaian kesehatan secara menyeluruh. Karena secara umum capaian Bali di bidang kesehatan seperti usia harapan hidup, indeks pembangunan manusia berada di atas rata-rata nasional.

“Namun bagaimanapun pemerintah pusat tentunya telah mempertimbangkan kriteria dalam penentuan Kabupaten/Kota dan Provinsi Sehat,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia minta jajaran tim pembina melakukan pemetaan permasalahan di tiap kabupaten/kota dan segera dicarikan jalan ke luar. “Untuk tahun ini sudah jelas kita tak bisa pasang target provinsi sehat karena Denpasar tak bisa diajukan mengingat harus memenuhi ODF. Karena verifikasinya setiap dua tahun, kita pasang target 2021 bisa mewujudkan Bali sebagai provinsi sehat,” pungkasnya.

Rakor diikuti oleh OPD dan lembaga yang menjadi anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat. (rls/kb)