Terancam Tiga Bulan Kurungan, Polres Jembrana Tindak Tegas Oknum Wartawan

Jembrana

JEMBRANA, Polres Jembrana menindak tegas adanya oknum wartawan yang memanfaatkan situasi wabah Covid-19 untuk mencari keuntungan. Oknum wartawan ini terancam hukuman tiga bulan kurangan. Kapolres Jembrana, AKBP I Ketut Adi Wibawa Kamis (23/4/2020) mengatakan pihaknya juga telah berkordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana dan Pengadilan Negeri (PN) Negara terkait kasus ini.

Menurutnya keduanya menyelenggarakan pengumpulan donasi uang tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang. Pihaknya juga mengamankan barang bukti empat proposal dan buku ekspedisi surat. Pelaku dijerat dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI nomor 6 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. “Ancaman hukuman kurungan selama-lamnya tiga bulan,” ujarnya.

Pihaknya menyatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang memanfaatkan situasi covid-19 ini untuk mencari keuntungan, “masyarakat atau instansi agar waspada dan mengkonfirmasi ke pihak berwajib dan melaporkan adanya orang-orang yang meminta bantuan, jangan sampai ada pemanfaatan situasi. Kami akan tindak tegas,” tegasnya.

Baca Juga:  Pilkada Serentak di Provinsi NTT, Pangdam IX/Udayana Terima Paparan Danrem 161/WS

Sementara Kasat Reskrim Polres Jembrana, AKP Yogie Paramagita mengakui kedua oknum wartawan tersebut diamankan anggotanya saat berada di Kodim 1617/Jembrana. Bahkan pihaknya juga mengakui sempat berkodinasi hingga ke Dewan Pers memastikan organisasi wartawan tempat keduanya bernaung tersebut tidak terdaftar di Dewan Pers. “Sudah gelar perkara Rabu (22/42020) lalu. Mereka masih dikenakan wajib lapor. Sepekan ini perkaranya kami akan limpahkan langsung ke PN Negara,” tandasnya.

Dari informasi yang dikumpulkan, oknum ini melakukan pungutan sumbangan tanpa ijin terungkap setelah dikirimkannya surat Pengajuan Donasi dari salah satu asosiasi wartawan di Provinsi Bali tertanggal 25 April 2020 pada Selasa (21/4/2020) sekitar pukul 07.00 Wita ke Kodim 1617/Jembrana oleh pelaku berinisial DPE (38) asal Melaya dan Is (55) asal Desa Puncu, Kediri, Jawa Timur. Namun Dandim 1617/Jembrana, Letkol Kav. Jefri Marsono Hanok menemukan adanya kejanggalan pada proposal yang diajukan organisasi tersebut.

Proposal Program Kegiatan Bakti Sosial Dampak Covid-19 tersebut justru mencantumkan rencana pembiayaan dengan dana untuk sumbangan yang justru jauh lebih kecil dibandingkan dana untuk operasional dan keperluan lainnya. Dari total RAB yang mencapai Rp 63,5 juta, sumbangan sumbangan hanya Rp 22,5 juta yakni sumbangan ke panti sosial Rp 15 juta dan bantuan 250 paket sembako Rp7,5 juta. Sedangkan sisanya Rp 41 juta dialokasikan untuk keperluan lain seperti akomodasi wartawan hingga Rp 12 juta.

Baca Juga:  Pemprov Bali dan Kemenkes Berkolaborasi

Bahkan ada juga biaya operasional dan makan sebesar Rp 17 juta, biaya tak terduga Rp 5 juta, biaya publikasi Rp 5 juta dan biaya sewa mobil 10 hari Rp 2 juta. Polisi akhirnya melakukan penyelidikan. Saat dimintai keterangannya, keduanya juga mengakui mengirimkan proposal bersampul Nangun Sat Kerthi Loka Bali tersebut ke Kasat Lantas Polres Jembrana.

Baca Juga:  Cegah Covid-19, Bupati Artha; Patuhi Protokol Kesehatan

Pelaku juga menyuruh saksi berinisial SA (45) asal Banjar Pangkung Tanah, Melaya mengirimkankan proposal serupa ke Kapolsek Negara dan Direktur PDAM Jembrana. Porposal tersebut juga dikirim ke Kapolres Jembrana, Kapolsek Pekutatan dan Kapolsek Mendoyo. (gus/kb)