Transparansi Kepada Publik, Pemprov Bali Sajikan Ini

Birokrasi Denpasar
Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada

DENPASAR, Kilasbali.com – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka masing – masing Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi. Demikian diungkapkan Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada ditemui di kantornya Senin (27/7/2020).

“Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik,” ujarnya.

Dengan kata lain, lanjut pejabat asal Tabanan ini, seluruh masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan.

Baca Juga:  Koster Harap Dana Desa Dikelola Lebih Terfokus

Sebagai bentuk tanggung jawab guna melaksanakan bunyi PP tersebut, imbuh Sugiada, disamping juga bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dan untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Provinsi Bali dengan ini menginformasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited).

Disebutkannya LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited) ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan;

Dijelaskannya bahwa LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited) merupakan konsolidasian dari seluruh Laporan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bali.

Baca Juga:  Pasien Sembuh di Kota Denpasar Capai 91,48 Persen

Setelah melewati berbagai tahapan mekanisme pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK) Provinsi Bali, LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited) kembali berhasil meraih predikat opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, setelah tahun – tahun sebelumnya juga berhasil meraih predikat serupa secara berturut – turut.

“Sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Provinsi Bali telah meraih predikat WTP sebanyak 7 kali berturut-turut. Ini sebuah prestasi yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya,” ujar pria yang pernah ditugaskan menjadi Pejabat Bupati Tabanan dan Klungkung ini.

Menurut Sugiada, penyelenggaraan pemeriksaan oleh BPK ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan. (rls/kb)