CeremonialDenpasarSosial

BKKBN Bali Gandeng MDA Cegah Stunting

    DENPASAR, Kilasbali.com – Angka stunting di Provinsi Bali berada di 8 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, dan masih menjadi terendah se-Indonesia. Kendati demikian, stunting di Bali masih tetap menjadi perhatian khusus.

    Dalam mengatasinya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali pun menggandeng Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali untuk sinergitas penurunan stunting tersebut.

    Upaya menjalin kerjasama antara MDA Bali dengan BKKBN Provinsi Bali ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan di Kantor MDA Bali, Kamis (8/6).

    Langkah itu dalam rangka penguatan peran desa adat untuk mendukung program percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali.

    Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali,  dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS.,  menjelaskan dengan merangkul dan bekerjasama dengan desa adat di Bali diharapkan dapat menurunkan angka 8 persen itu. “Karena kami memiliki tugas mengendalikan penduduk tumbuh seimbang,” jelasnya.

    Baca Juga:  Danrem 163/Wira Satya Siapkan Sanksi Tegas Jika Prajurit Terlibat Judol

    Mantan Wakil Dirut Rumah Sakit Kabupaten Tabanan ini menjelaskan bahwa pihaknya bertugas mengadvokasi masyarakat melalui bendesa adat. Bahwa petugas yang bertugas mendata, mencegah dan memfasilitasi ketika ada warga mengalami stunting di masing-masing desa terus bekerja di lapangan, atau yang disebut dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

    Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali pun menggandeng Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali tampak foto bersama. (Foto/dkb)

    “Tim pendamping ini terdiri dari PKK, ada tenaga kesehatan, dan kader Keluarga Berencana. Desa adat juga diharapkan turut memberikan perhatian, karena kader ini sifatnya sukarela yang secara rutin melaporkan calon pengantin, ibu hamish, ibu melahirkan hingga usia anak  sampai 1000 hari,” bebernya.

    Dalam kesempatan tersebut, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih juga menambahkan yang kerap terjadi di desa adat, calon pengantin enggan melakukan pemeriksaan.

    “Pemeriksaan dari HB, tinggi dan berat badan, tujuannya apakah sudah aman untuk hamil atau belum. Kalau belum, boleh menikah tapi disarankan tunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Jika pun tidak mau diperiksa oleh petugas kami, calon pengantin bisa periksa secara mandiri, langkah ini salah satu cara mencegah stunting,” tegasnya.

    Dr. Luh Gede Sukardiasih juga menambahkan, bekerjasama dengan desa adat nantinya dapat menekan angka stunting dari usia pernikahan dan hamil. Supaya dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas, maka pihaknya menekankan agar menghindari terlalu muda untuk menikah. “Paling ideal itu 21 tahun untuk wanita, secara kesehatan sudah matang,” imbuhnya.

    Baca Juga:  Ini Dia Lima Seniman Terima Penghargaan Adi Sewaka Nugraha 2024

    Disebutkan juga jangan terlalu tua untuk hamil, dia menyarankan pada 35 tahun paling tua. Selanjutnya jangan terlalu dekat untuk hamil. “Setelah melahirkan, jarak aman untuk hamil lagi setelah tiga tahun. Kalau tidak itu pemicu terjadinya stunting, karena gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan anak 1000 hari kehidupan, dari kandungan sampai 2 tahun harus diberikan nutrisi terbaik,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, menegaskan tugas menjadikan nol stunting di Bali bukan saja tugas pemerintah. Melainkan kepentingan krama Bali, kepentingan desa adat, maka sinergitas ini harus dilaksanakan.

    Baca Juga:  Buku Weda Sebagai Tuntunan Hidup

    “Harus  kita laksanakan dan harus bertekad bukan menurun begitu saja dalam waktu dekat tapi harus berusaha bekerja keras supaya di Bali itu tidak ada status stunting. Karena ini kunci keberhasilan menciptakan anak- anak kita, generasi penerus yang suputra. Tentu cerdas sehat dan bermanfaat bagi masyarakat adat, bagi Bali, dan bagi agama serta bangsa ini,” tandasnya. (d/kb)

    Back to top button