BadungSosial

Inetervensi Utama Percepatan Penurunan Stunting, Perbaikan Gizi 1.000 HPK

    MANGUPURA, Kilasbali.com – Intervensi yang paling utama dalam percepatan penurunan stunting adalah perbaikan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau dari anak umur 0-2 tahun.

    Hal ini disampaikan oleh Desak Kalpika Ketua Pokja Bina Keluarga Balita dan Anak Perwakilan BKKBN Provinsi Bali pada Kegiatan Monev 1.000 HPK di Kabupaten Badung, Senin (16/10).

    “Periode 1000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan sehingga ini menjadi kunci untuk mengentaskan stunting,” ungkapnya.

    Dikatakan, di Bali sendiri memiliki angka prevalensi stunting terendah secara nasional yaitu 8 persen (Berdasarkan SSGI 2021) namun tetap saja perlu dilakukan upaya-upaya penurunan stunting agar target Bali dapat terpenuhi yaitu 6,15 persen di tahun ini.

    Baca Juga:  Posyandu Kesehatan Jiwa Desa Suwat Gianyar

    “Terkait 1.000 HPK, BKKBN juga memiliki Bina Keluarga Balita yang diharapkan melalui kader-kadernya dapat meningkatkan pengetahuan ibu dalam pemenuhan gizi serta lebih memperhatikan perkembangan balitanya,” jelasnya.

    Lanjutnya, Bina Keluarga Balita sendiri merupakan program BKKBN yang digaungkan hingga tingkat desa dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal.

    “Jadi kami berharap melalui BKB ini pengasuhan 1000 HPK menjadi prioritas utama bagi setiap keluarga yang hadir,” ucapnya.

    Baca Juga:  Band Indie Rock Galiju Luncurkan Album 'Resonant' 

    Dijelaskan olehnya bahwa terdapat kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Provinsi Bali namun dalam pelaksanaannya belum optimal dilihat dari data Siga per 16 Oktober 2023 bahwa keluarga anggota bina keluarga balita yang hadir dalam pertemuan penyuluhan bina keluarga balita (BKB) masih kecil yaitu 51,70 persen.

    “Untuk itu kami melakukan monev ini di 9 kabupaten/kota, diharapkan melalui kegiatan ini juga penyebab dari kurang optimal kehadiran keluarga dalam kelompok BKB ini dapat kita atasi,” harapnya.

    Sementara itu, Nengah Warniti salah satu peserta Monev 1000 HPK di Kelompok BKB Mekarsari Kabupaten Badung mengatakan bahwa masih terus berupaya menghadirkan keluarga serta melakukan sosialisasi 1000 HPK.

    Baca Juga:  MDA Tabanan Tidak Mengetahui Sebab Terlambatnya Pencairan BKK Desa Adat
    Suasana Kegiatan Monev 1.000 HPK di Kabupaten Badung, Senin (16/10). foto/dian

    “BKB Mekarsari di Kabupaten Badung ini telah jalan setiap bulannya bersama posyandu dengan BKB Kita yang sudah diberikan, monev ini sangat penting bagi kami karena kami merasa diperhatikan dengan harapan apa yang masih kurang bisa kami tingkatkan lagi kedepannya,” kata Nengah.

    Monitoring dan Evaluasi pengasuhan 1000 HPK ini berlangsung di 9 kabupaten/kota hingga tanggal 25 Oktober 2023 dengan mengundang perwakilan OPD/KB, Kader BKB dan PKB di wilayah masing-masing. (Dian/bkkbn/kb)

    Back to top button