BadungPemerintahan

Pentingnya Data Dalam Menentukan Kebijakan Pemerintah yang Efektif dan Tepat Sasaran

    BADUNG, Kilasbali.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa data sangat penting sebagai referensi untuk menentukan kebijakan pemerintah selanjutnya. Hal tersebut disampaikan olehnya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Sensus Pertanian 2023 di Provinsi Bali bertempat di Bintang Bali Resort Kuta pada Senin (4/12) pagi.

    Pengambilan keputusan pemerintah yang berdasarkan data ini menurut Dewa Made Indra menunjukkan bahwa pemerintahan kini telah bertransformasi menuju Data Based Government atau pemerintahan yang berbasis pada data. “Ini tidak kita temukan pada penyelenggaraan negara pada jauh sebelumnya. Di masa lalu pemerintahan mendefinisikan sendiri apa yang diperlukan oleh rakyat, apa yang diperlukan oleh daerah, apa yang diperlukan oleh masyarakat,” kata Dewa Indra. Hal tersebut menyebabkan keputusan yang diambil menjadi tidak tepat sasaran.

    Baca Juga:  Dua Jam Blusukan di Primakara University, Gita Irawan Wirjawan: Menarik! Berbakat dan Menjanjikan Potensi Karir

    Menurutnya saat ini seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu berdasarkan pada data. Termasuk dalam urusan bagi-bagi sembako, meningkatkan ketahanan pangan, ataupun membangun kedaulatan pangan.

    “Semuanya data,” tegas Mantan Kalaksa BPBD Bali. Maka dari itu kualitas data yang dihasilkan menjadi sangat penting. Data harus sesuai, tepat dan kredibel karena akan berpengaruh terhadap kualitas dan efektivitas dari kebijakan yang diambil.

    Disisi lain pejabat asal Pemaron, Buleleng ini juga mengapresiasi kinerja BPS sebagai institusi yang berfungsi menghasilkan data yang kredibel untuk kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Menurutnya BPS mempunyai instrument, sumber daya dan metode yang kredibel dan sudah teruji dalam hal pengumpulan dan penyajian data.

    Baca Juga:  Gemarikan Cegah Stunting, Pemkab Badung Bagikan Paket Olahan Ikan

    Sehingga menurutnya data yang dihasilkan oleh BPS wajib digunakan dalam hal pertimbangan pengambilan kebijakan. Terkait masih terdapatnya ketidaksinkronan data dari BPS dan pemerintah daerah, Sekda Dewa Made Indra meminta hal tersebut agar dikomunikasikan khususnya dalam hal data sektoral yang selalu diperbaharui setiap saat.

    Kepala BPS Provinsi Bali, Endang Retno Subiyandari menyampaikan bahwa Rakorda Sensus Pertanian 2023 Provinsi Bali bertujuan untuk mengkoordinasikan aspek teknis, administrasi, pengolahan data, analisis serta desiminasi pasca kegiatan Sensus Pertanian 2023. Sementara hasil desiminasi pencacahan lengkap sensus pertanian 2023 akan disampaikan secara serentak oleh BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota pada acara yang digelar BPS RI di Jakarta siang hari.

    Baca Juga:  Seni Budaya Ukraina Pentas di  Pesta Kesenian Bali  XLVI

    Disamping itu, ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali atas dukungan penuh pada setiap kegiatan perstatistikan di Bali.

    Ia menyampaikan bahwa pada diseminasi hasil sensus pertanian di BPS RI siang hari ini juga akan dirangkaikan dengan pemberian anugerah ‘Anindhita Wistara Data’ kepada Pemerintah Provinsi Bali dan juga Pemerintah Kabupaten Jembrana. “Ini adalah anugerah hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dimana Provinsi Bali mendapat poin tertinggi. Artinya teman-teman di Provinsi Bali menyambut baik pembinaan data sektoral kita,” kata Retno Subiyandari. (m/kb)

    Back to top button